Pansus Tambang DPRD Jatim sambangi KLH dan Kementrian ESDM

H. Kamirullah Anggota Pansus dari fraksi Golkar

SURABAYA ( Media Bidik ) – Pasca peralihan UU 23 tahun 2014 tentang pertambangan yang di ambil alih wewenangnya oleh provinsi masih diakui menjdi masa transisi, sehingga perlu adanya penataan yang serius dan perhatian dari Pemprov Jatim. Dengan banyaknya persoalan tambang di beberapa daerah Jawa Timur.

Kemudian mendorong di bentuknya Pansus Pertambangan DPRD Jatim yang mana sebelumnya terjadi tragedi tambang berdarah di daerah lumajang yang menyebabkan matinya aktivis lingkungan hidup, sehingga Pansus tambang harus berkunjung ke kementrian Lingkungan Hidup ( KLH) dan Kementrian ESDM guna menggali tentang data secara detail tentang pertambangan yang ada di Jatim.

H.Karimullah Dahrujiadi,SP Anggota Pansus ( Pansus) Pertambangan menegaskan, bahwa Pansus perlu mendatangi 2 Kementrian di Jakarta yaitu KLH dan ESDM untuk mencari data yang mendasar terkait pertambangan yang ada di Jatim. " Diharapkan pihak Pansus ke Kementrian KLH dan ESDM di Jakarta agar semua pengelolah tambang di Jatim tertata dengan baik,sehingga bisa di ketahui daerah mana saja yang ada di Jawa Timur yang bisa di tambang," ungkapnya.

Politikus asal Fraksi Golkar ini menjelaskan, pihak Pansus juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menghentikan sementara proses lelang tambang emas Desa Pare Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena masyarakat di sekitar sana menolak adanya exploitasi pertambangan sambil menunggu adanya penelitian dan persetujuan dari masyarakat di sekitar tambang ,supaya tak terjadi tragedi berdarah seperti yang terjadi di daerah Lumajang. ( rofik )

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog