Skip to main content

Komisi E DPRD Jatim desak Dindik segera realisasikan bantuan untuk sekolahan

Anggota Komisi E DPRD Jatim Benjamin Kristianto
SURABAYA ( Media Bidik) - Masih banyaknya beberapa sekolahan yang belum menerima bantuan anggaran untuk pembangunan perbaikan gedung sekolahan ataupun alat pendidikan harus segera di realisasikan, karena bulan oktober kemarin semestinya sudah masuk dalam APBD baru yakni anggaran tahun 2016 .

Menurut dr. Benjamin Kristianto Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim yang menangani Pendidikan mengakui, sampai saat ini dirinya banyak menerima masukan dari pihak sekolah - sekolah yang ada di Jawa Timur terkait masih belum diterimanya bantuan untuk  sekolahan . " Hal ini tidak bisa di biarkan berlarut-larut, karena banyak sekolah yang menunggu dan berharap mendapat bantuan dari dinas terkait yakni Dinas Pendidikan ," tegas dr.Beny,Jum'at ( 8/1).

Legislator asal Fraksi Gerindra ini meminta untuk dinas terkait segera mengeluarkan  bantuan anggaran untuk sekolah yang ada di Jawa Timur segera direalisasikan, sehingga tak ada lagi sekolah yang berharap bantuan untuk pembangunan gedung sekolah terbengkalai.

Jika anggaran tersebut tidak segera di realisasikan ,akan ditakutkan terjadi penyelewengan atau penyimpangan anggaran sebab itu sangat rawan sekali. " Saya takut jika anggaran yang sudah ada tapi faktanya masih ngendok atau terhenti,dan ini patut di duga akan terjadi penyelewengan anggaran,akhirnya dunia pendidikan lah yang akan menjadi korban," tegasnya.

Karena itu, mantan direktur Rumah Sakit ternama di Surabaya RS.William Both ini mendesak kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk segera mencairkan atau mengeluarkan anggaran untuk kepentingan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur .( rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...