Skip to main content

Tekan Covid di Malang Raya, Legislator Demokrat Minta Pemerintah Maksimalkan Pelayanan Rumah Sakit


Mediabidik.com
- Anggota DPRD Jatim Dr.Agus Dono Wibawanto minta Pemerintah untuk memaksimalkan rumah sakit yang dikelola perguruan tinggi di kota Malang untuk menangani pasien Covid-19. Kebijakan itu perlu dilakukan untuk menekan angka kematian akibat pandemi Covid 19 di kota Malang yang masih cukup tinggi.

"Untuk menampung tingginya pasien Covid 19 pemerintah harus memanfaatkan rumah sakit tipe B dan rumah sakit yang ada yang dikelola oleh perguruan tinggi di kota Malang. Disitu ada rumah sakit yang dikelola Universitas Muhammadiyah, Brawijaya (Universitas Brawijaya) dan Unisma, tentunya itu bisa membantu untuk menekan angka kematian yang cukup tinggi," katanya, Senin (16/8/2021)

Dikatakan Agusdono, pemerintah pusat harus mengucurkan anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan peralatan rumah sakit tipe B dan yang dikelola kampus tersebut.

Agar fasilitas yang ada dan kapasitasnya bisa menampung lebih banyak pasien Covid 19 dan bisa melakukan tindakan medis maksimal, jika pasien Covid 19 datang dalam kondisi parah.

"Juga harus dibangun Rumah Sakit lapangan agar jika terjadi pasien yang tinggi maka semuanya akan tertampung dan terlayani sehingga pasien bisa segera mendapatkan tindakan medis," tambah politisi Partai Demokrat itu.

Agusdono menilai, tingginya angka kematian yang ada di Malang Raya tersebut disebabkan karena selama ini pasien Covid 19 yang ada di sekitar Malang datang ke rumah sakit tersebut.
 
Hal itu karena di kota Malang terdapat rumah sakit tipe A yaitu RS Saiful Anwar. Selain itu, wikayah Malang Raya menjadi kota pariwisata sehingga mobilitas masyarakat yang ada di wilayah itu cukup tinggi.

Anggota Komisi C tersebut berharap agar masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan,  supaya penularan Covid 19 bisa ditekan dan pandemi segera bisa berakhir.

"Kota Malang sebagai Kota transit pariwisata dan pendidikan walaupun banyak penyekatan semua warga Malang akan ke Malang," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...