Skip to main content

Sapa Warga Sambil Gowes, Hidayat : Banyak Warga Miskin yang Belum Dapat BLT dan BPNT


Mediabidik.com
- Bantuan Pemerintah untuk warga tidak mampu ternyata belum merata di rasakan oleh masyarakat. Baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah.

Seperti yang dirasakan masyarakat di kota dan kabupaten Mojokerto. Ternyata masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Hal ini tampak dari temuan yang didapatkan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Hidayat, ketika melakukam gowes keliling Mojokerto guna menyapa warga dan sarapan bareng warga, Sabtu (21/08/21).

Menurut Hidayat, dari ngobrol dengan masyarakat, masih ada warga kota dan kabupaten Mojokerto tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) serta bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk UMKM yang terpuruk di Mojokerto.

"Ini khan sangat sangat membebani mereka yang seharusnya mendapat sentuhan dari Pemerintah. Padahal pandemi hari ini masih sangat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat tidak mampu," ujarnya.

Dengan kondisi semacam itu kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, meminta kepada pemerintah khususnya dinas sosial untuk menyisir kembali keluarga penerima manfaat (KPM) dan selalu update data di tingkat kelurahan/desa.

"Update data harus dilakukan dari waktu kewaktu, pelibatan kepala desa, RW dan RT juga harus dilakukan untuk pendataan. Akibat data yang tidak update, akhirnya banyak warga tidak mampu yang seharusnya berhak mendapatkan ternyata tidak dapat. Ini khan seharusnya tidak dibenarkan," jelasnya.

Sementara itu dalam kegiatan gowes dan sarapan dengan warga yang dilakukan tadi, Hidayat juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kata pria Mojokerto, kondisi saat ini marilah kita saling gotong royong membantu mereka yang tidak mampu. Gotong royong yang menjadi dasar kehidupan bangsa ini harus ditumbuhkan lagi.

"Pringatan HUT kemerdekaan RI ke 76 ini, Partai Gerindra mendorong kepada elemen masyarakat untuk saling bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...