Skip to main content

Dimasa Pandemi, Golkar Ajak PDIP Cari Solusi Percepatan Pemulihan Ekonomi di Jatim


Mediabidik.com
- Dampak pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di Jawa Timur tak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah khususnya eksekutif. Karena itu DPD Partai Golkar Jawa Timur mengajak PDI Perjuangan sebagai sesama elemen partai politik untuk ikut mencarikan solusi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui proporsi kualitas belanja APBD Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sarmuji didampingi sekretaris DPD PG Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan jajaran pengurus DPD PG Jatim lainnya saat bersilaturrahim ke kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Jalan Kendangsari Surabaya, Jumat (27/8/2021).

"Masa pandemi ini kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Masyarakat sangat menantikan kontribusi nyata dari partai politik, karena itu Partai Golkar ingin mengajak PDIP Jatim untuk bagaimana bisa berkontribusi secara maksimal untuk Jatim," kata Sarmuji.

Menurut anggota DPR RI dari FPG, kesejahteraan masyarakat Jatim saat ini mengalami kemunduran, bahkan angka kemiskinan juga masih banyak baik jumlah maupun proporsi. Karena itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat lagi agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jatim bisa segera diatasi dengan baik. 

"Pembangunan Jatim ini bukan hanya bisa di drive eksekutif. Insya Allah kalau legislatif juga melakukan hal yang sama maka pembangunan Jatim akan bisa lebih baik lagi. Karena saya yakin tidak ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Apalagi kita juga punya kekuatan dan potensi untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat Jatim," tegas Sarmuji.

Ditambahkan Sarmuji, di Provinsi Jatim itu tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Karena itu semua fraksi yang ada di DPRD Jatim memiliki tanggungjawab yang sama untuk membuat Jatim menjadi lebih baik lagi dan semakin berprestasi. 

Diakhir sambutan, Sarmuji mengucapkan terima kasih karena kehadirannya disambut baik oleh DPD PDIP Jatim, sekaligus banyak mendapat pelajaran berharga untuk kebaikan Partai Golkar  Jatim kedepan. 

"Mudah-mudahan lain waktu, kami tunggu teman-teman PDI Perjuangan Jatim bekunjung ke kanto kami agar bisa kami jamu dengan cara yang sama," harap Sarmuji.

Sementara itu ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi mengaku senang karena sesama partai politik di Jatim bisa saling mengisi untuk politik kerakyatan. Mengingat, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan rakyat sehingga partai politik juga perlu mendorong adanya skala prioritas pembangunan di Jatim bisa mengatasi persoalan rakyat.

"Saya berterima kasih atas masukan dan saran dari Pak Sarmuji terkait bagaimana menempatkan bendera dan lambang partai yang baik dan enak dipandang," kata Kusnadi usai mengajak Sarmuji melihat ruang kerja dan keliling kantor DPD PDI Perjuangan Jatim.  

Ketua DPRD Jatim ini mengakui bahwa seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jatim memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana bisa mensejahterahkan masyarakat Jatim 

"Semoga komunikasi politik semua partai-partai politik di Jawa Timur bisa terus berjalan dengan baik sehingga kita bisa bersama-sama untuk bekerja mensejahterahkan masyarakat Jawa Timur menjadi lebih baik lagi," pungkas Kusnadi.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...