Skip to main content

PDI P masih Berharap Risma Maju di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - PDIP sepertinya masih berharap Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dapat dicalonkan menjadi Cagub Jawa Timur, meski telah mendapat penolakan secara tegas dari Risma.

Dalam kunjungannya Sekjen DPP PDIP ke rumah Dinas Walikota Surabaya, Senin (9/10/2017) Risma memberikan pernyataan mengejutkan, bahwa dirinya tidak berada di Indonesia saat momen pengumuman rekom PDIP ubtuk Pilgub Jatim yang ditetapkan pada 15 Oktober 2017 mendatang.

Kejadian tersebut, terjadi saat wartawan mewawancarai Hasto bersama Risma usai menggelar pertemuan tertutup. Ditengah sesi wawancara, saat Hasto menjelaskan teknis pengumuman rekom PDIP, secara tiba - tiba Risma nyeletuk bahwa dirinya tidak berada di Indonesia pada momen pengumuman tersebut.

"Saya tanggal itu masih di Tokyo Jepang," ujar Risma. 

Hal ini membuat wartawan beralih konsentrasi untuk menanyai perihal ketidak hadiran Risma pada momen pengumuman rekom tersebut. Ketika diitanya apakah mekanisme pemberian rekom harus dihadiri kandidat yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh PDIP pada Pilkada serentak lalu dimana Ahok dipilih sebagai Cagub DKI?. Hasto mengatakan bahwa kandidat yang ditunjuk tidak harus berada di lokasi pengumuman. Bahkan Hasto menyebut untuk kondisi seperti Risma yang tengah berada di luar negri, bisa dilakukan komunikasi jarak jauh.

"Kalau untuk kondisi seperti Bu Risma ini, kan bisa telekonference. Teknologi sekarang kan canggih tidak tersekat lagi jarak dan waktu," elaknya.

Saat ditekankan apakah Risma juga berpeluang untuk ditunjuk menjadi Cagup Jatim dari PDIP, Hasto mengaku sangat mungkin dengan melihat rekam jejak serta keberhasilan Risma dalam memimpin kota Surabaya.

"Kalau itu, saya katakan sangat mungkin, kita bisa lihat track record bu Risma, sangat bagus," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...