Skip to main content

Hanya 13 Partai Yang Terdaftar di KPU

SURABAYA (Mediabidik) - Pendaftaran partai peserta Pemilu telah ditutup, namun ternyata KPU Kab/Kota masih bisa menerima pendaftaran susulan dengan waktu 1 x 24 jam. Artinya hanya sampai hari ini (17/10/2017) pukul 24.00 wib.

Informasi ini disampaikan Komisoner KPU Surabaya, Purnomo Satriyo Pringgodigdo,SH.MH, bahwa pihaknya masih bisa menerima perbaikan berkas dari partai calon peserta Pemilu dengan batas waktu 1 x 24 jam.

 "Ya bener, pendaftaran memang ditutup di tingkat KPU pusat tanggal 16/10/2017 pukul 24.00 wib, tapi sesuai SE masih ada kesempatan sampai hari ini (17/10/2017) pukul 24.00 wib.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini mengatakan, jika mengacu kepada SE, berkas partai yang telah melakukan pendaftaran ke KPU Surabaya terganjal soal data kesesuaian antara KTP dan KTA.

"Rata rata sih memang tidak sesuainya jumlah KTP dan KTA dengan aplikasi Sipol yang diinput ke KPU RI," ucapnya, selasa (17/10/2017)

Tidak hanya itu, Purnomo juga membagi informasi soal 13 Partai Politik yang telah terdaftar sampai batas waktu yang ditentukan. Partai-partai ini dinilai telah menyerahkan salinan bukti keanggotaan sampai paling tidak 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, antara lain:

1. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
4. GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
7. PARTAI DEMOKRAT (PD)
8. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
9. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
10. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
11. PARTAI BERKARYA
12. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
13. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Lantas bagaimana dengan PKB? Media ini berusaha menghubungi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya Syamsul, dan Satuham Sekretaris melalui ponselnya namun masih belum mendapatkan respon. 

Untuk diketahui, sesuai SE no 585/PL.01.1-S/03/KPU/X//2017 tertanggal 16 Oktober 2017, KPU Kota Surabaya juga masih mendapatkan kesempatan untuk menerima berkas partai-partai yang tidak bisa melengkapi berkasnya sampai batas waktu yang ditentukan, itu hanya 3 hari.  

Artinya, partai yang belum melakukan pendaftaran hingga batas waktu ditentukan (belum masuk kategori sesuai-red), maka hanya bisa memberikan berkas datanya dengan batas waktu 3 hari, tetapi tidak masuk menjadi partai peserta pemilu di wilayah setempat (kab/kota). (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...