Skip to main content

Menhub Berharap Trem Bisa Atasi Masalah Transportasi di Indonesia

SURABAYA (Mediabidik) - Kedatangan  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta jajaran bertemu dengan Wali Kota surabaya Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Sabtu (20/10/2017). Untuk membahas progress pembangunan angkutan massal trem di surabaya. 

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mengapresiasi persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama PT.KAI dalam membangun proyek trem, utamanya desain kereta api yang dihasilkan dari tangan anak bangsa. 

"Kami sangat berterima kasih karena bu wali dan jajaran sangat proaktif dalam membangun trem. Selain itu, persiapan ini tidak hanya dilakukan di Joyoboyo tetapi di seluruh titik pemberhentian yang sudah direncanakan," kata Budi usai menggelar audiensi dengan wali kota surabaya. 

Sedangkan untuk anggaran pembangunan trem, Budi menuturkan pemerintah pusat tidak dapat membantu tetapi mengunakan APBU dengan alasan keterbatasan dana. Oleh karena itu, pihaknya memberi kesempatan kepada kalangan swasta tidak terbatas swasta dalam negeri untuk turut berperan serta dalam pembangunan ini.  

"Dari informasi yang saya dapat dari bu wali, pelelangan ini sudah mendapat respon yang cukup banyak dari para investor internasional dan dari hasil pertemuan hari ini kami memutuskan untuk segera melakukan tender," ungkapnya. 

Disampaikan Budi, satu hal yang menjadi kepastian baru bagi suatu project APBU adalah jaminan dari pemerintah berupa jaminan legal dan jaminan financial. 

"Kami memberi contoh pengalaman pembangunan kereta api di daerah Jabodetabek menggunakan proyek APBU dan dari segi jaminan sosial sudah ada jaminan PSO terhadap investasi project ini, terang Budi. 

Dikatakan Budi, sistem transportasi di Indonesia masih kurang baik. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya proyek pembangunan angkutan massal di Surabaya dan Jakarta sistem transportasi di Indonesia menjadi lebih baik. 

"Kami berharap terobosan yang sudah dilakukan Surabaya dan Jakarta untuk mengatasi masalah transportasi di Indonesia mampu menjadi pilot project bagi kota-kota yang lain," ungkap pria berkacamata itu.    

Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali menegaskan bahwa pembangunan trem tidak menggunakan uang APBN. "Yang jelas tidak menggunakan APBN, tapi APBU," tegas wali kota. 

Ditanya soal tender, wali kota sarat akan prestasi mengatakan, masih perlu mengkaji beberapa hal yang dirasa penting. Sebab, tim ahli nantinya akan bertemu dulu dengan tim dari pak menteri kemudian melakukan sinkronisasi tender. 

"Nanti kita akan pelajari bersama dengan tim, karena kemarin kita mau melakukan sendiri. Nanti coba kita lihat perkembangannya," tandasnya.(pan) 
 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...