Skip to main content

Ketua DPRD Surabaya Desak Risma Tangani Mahasiswa Terlibat Aksi Papua Merdeka

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua DPRD Surabaya, Armuji mendesak Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya untuk segera turun tangan menangani keberadaan ratusan mahasiswa yang terlibat dalam aksi Papua Merdeka .

Menurut Armuji, selama ini Tri Rismaharini telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua karena telah bergelar "Mama Papua" yang disematkan secara adat oleh para petinggi warga Papua di kota Surabaya.

"Secara adat, beliau (Risma Wali Kota) telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua di Surabaya, karena sebutan itu disematkan secara adat, oleh karenanya kami minta agar segera turun tangan memberikan pembinaan," ucap politisi PDIP ini. Sabtu (1/12/2018).

Armuji menilai jika aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa asal Papua di wilayah kota Surabaya ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah mengganggu keamanan dan masuk kategori pengacau situasi politik negara.

"Ini sangat tidak pantas dan mencederai NKRI serta Bhineka Tunggal Ika, apalagi saat ini wilayah Papua sedang gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintahan Jokowi, berarti ada penggeraknya yang bertujuan mengacau situasi politik di negara," tandasnya.

Bahkan Armuji juga tidak menyalahkan keberadaan ormas NKRI yang melakukan penghadangan, karena gerakan ratusan mahasiswa ini dinilai telah mengganggu keamanan dan kenyamanan warga Kota Surabaya.

"Bukan tidak mungkin, gerakan penghadangan yang dilakukan oleh gabungan ormas itu akan diikuti oleh yang lain, karena aksi yang dilakukan sudah jelas bertujuan mengacau wilayah keamanan kota Surabaya, karena tuntutannya kemerdekaan wilayah Papua," tegasnya.

Oleh karenanya, Armuji meminta kepada aparat keamanan, terutama pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas keberadaan ratusan mahasiswa tersebut, mulai dari kampus, tempat tinggal, asal usul serta aktor intelektual di belakangnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...