"Imam Syafii hanya menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan untuk mengawasi dan mengingatkan," kata Wakil Ketua DPD NasDem Kota Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Sabtu (2/11/2019)
Menurut dia, fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan good governance atau pemerintahan yang baik, karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela.
Peran DPRD yang semakin kritis akan menjadi mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tidak tercela.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak perlu baper (bawa perasaan) sampai meminta kepada seluruh jajaran di bawahnya tidak berbicara ke media.
Mantan anggota DPRD Surabaya ini mengatakan, justru komunikasi dan informasi yang diberikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya melalui media sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Surabaya.
"Apa yang disampaikan oleh kader NasDem adalah bentuk peringatan saja agar dana APBD yang ada jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan kepala OPD tertentu dalam membentuk 'personal branding' dan desas desus di luaran soal adanya mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya," katanya.
Awey menilai Imam Syafii menyampaikan seperti itu di dalam rapat paripurna karena ada begitu banyak suara sumbang di luaran yang menyoroti aktivitas kepala OPD tertentu yang dikaitkan dengan Pilkada Surabaya 2020.
Menurut dia, apa yang diutarakan Imam Syafii sungguh berdasarkan adanya berita yang beredar akhir-akhir ini. Hal ini sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian tersendiri terhadap kinerja kepala OPD tersebut.
"Maka dari itu Imam Syafii memberikan perhatiannya dan wujud kasih sayangnya kepada wali kota dengan menyampaikan kedua hal tersebut di atas untuk dijadikan perhatian. Jadi mari kita akhiri polemik ini dengan masing-masing pihak melakukan evaluasi ke dalam," katanya.
Politikus NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafii pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut pilkada.
"Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering 'off side'. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodasi programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar," kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Surabaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.(pan)
Comments
Post a Comment