Skip to main content

Perempuan Bangsa Jatim Peringati Hari Kartini, Berbagi Dengan Kaum Dhuafa

SURABAYA (Mediabidik) – Sudah hal yang biasa ketika mempringati hari Kartini dengan menggunakan kebaya ala Kartini , namun tidak seperti yang di lakukan oleh Perempuan Bangsa Jatim kali ini, dengan mengusung tema berbagi dengan kaum Dhuafa ,DPW PB Jatim mempringati Hari kartini di salah satu Ponpes Yatim Piatu  dan bayi terlantar Roudlotul Jannah candi Sidoarjo.

Ketua DPW Perempuan Bangsa Jatim Anik Maslachah menyampaikan, ibu kita Kartini tidak hanya sosok wanita yang kuat dan tegar dalam meningkatkan sosok perempuan, ibu Kartini juga sosok yang lembut dan suka berbagi, untuk itu DPW Perempuan Bangsa tidak hanya ingin menjadi sosok hebat sebagai perempuan selayaknya  ibu kita Kartini, tapi juga tetap mengedepankan rasa kepedulian dengan berbagai kepada mereka kalangan yang harus kita rangkul dan kita bantu.

"DPW PB Jatim melakukan aksi sosial dengan berbagi pada ponpes yatim piatu dhuafa' dan bayi terlantar roudlotul jannah candi sidoarjo, kegiatan ini bagian dari Cita-cita kartini untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan berkesetaran, dan ini yang kita implementasi kan," ungkap Politisi asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo saat di temui di sela acara,kemarin.

Anik yang juga anggota DPRD Jatim asal F-PKB menuturkan, ponpes anak terlantar yang berjumlah 225 anak didalamnya terdapat 40 bayi ini diasuh oleh KH. Muhammad khoirul sholeh efendi dan mayoritas adalah anak yg tidak diharapkan oleh orang tuanya (anak yg dibuang/diterlantarkan). "Dengan kami berbagi berharap sedikit dapat membantu, sekaligus kita berdoa dan berharap agar kelak mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan masyarakat," tuturnya..

Dalam kegiatan tersebut hadir pula ibu Hj Lilik Halim Iskandar (istri ketua DPW PKB Jatim). Selain melakukan baksos, Perempuan Bangsa Jatim ini juga akan membantu dalam pengurusan akta kelahiran, mengingat masih banyak anak yang belum mempunyai akta lahir.

"Kita akan membantu pengurusan akta kelahiran mereka dikarenakan data asal usul anak yang dibuang masih belum sempurna, saya juga berharap kepada pemerintah sidoarjo untuk memberikan kebijakan khusus yang bisa mempercepat dan mempermudah proses pengurusannya, mengingat akta lahir merupakan hak yg melekat pada anak dan setiap anak harus memilikinya," Pungkas Anik yang duduk di Komisi C DPRD Jatim ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...