Skip to main content

Komisi B Himbau Pemprov Penuhi Cabai Di Jatim, Baru Pasok Keluar Provinsi

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasok cabai rawit merah ke luar Provinsi mendapat kritikan dari kalangan DPRD Jatim, alasannya saat ini harga cabai di Jawa Timur masih terhitung mahal dan itu artinya kebutuhan masyarakat Jawa Timur terhadap komoditi cabai masih tinggi.
      
Hj.Atika Banowati, SH Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengatakan, pada dasarnya kami mengapresiasi Pemprov Jatim mengirim cabai ke luar daerah seperti di Jakarta dan Kalimantan, namun Pemprov melalui dinas terkait harus juga memikirkan kebutuhan masyarakat Jawa Timur dulu.
     
" Saya akui memang belum mendengar bulan depan akan  ada panen cabai di daerah Blitar, Mojokerto, Tuban, Kediri, jika benar itu bagus.

"Artinya Jawa Timur akan  memliki stok cabai banyak, namun masyarakat kita masih sangat mengeluh soal harga cabai yang mahal, karena itu diharapkan panen  ini nantinya bisa menstabilkan harga cabai yang masih  mahal," terang Atika saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (16/2).
      
Namun, Politisi asal Fraksi partai Golkar Jatim ini juga mengapresiasi rencana pemprov Jatim mengirim cabai keluar dengan alasan membantu memasarkan hasil panen cabai petani Jatim, akan tetapi dirinya juga menolak dengan tegas rencana tersebut. Alasannya, kebutuhan cabai di Jawa Timur sendiri masih sangat tinggi. Sementara produksi cabai belum mencukupi, terbukti harga cabai di Jatim masih sangat tinggi. Bahkan justru harganya merangkak naik.

"Saya tegaskan sekali lagi kalau pun panen cabai di bulan ini berhasil, sebaiknya stok itu disuplai untuk kebutuhan Jawa Timur dulu, baru boleh mengirim ke luar Provinsi, Itung-itung membantu memasarkan panen cabai petani di Jawa Timur," harapnya. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...