Skip to main content

Dituding tak Pro Rakyat, Peserta Arisan Dewan DPRD Surabaya Klarifikasi

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Ketua DPRD Surabaya asal Partai Demokrat Ratih Retnowati mengaku kaget ketika membaca pemberitaan di beberapa media yang terkesan memojokkan dirinya sebagai salah satu peserta arisan dewan perempuan DPRD Surabaya.
Apalagi, dalam tulisan itu juga memuat beberapa tanggapan dari narasumber yang berlatar belakang civitas akademika perguruan tinggi ternama  dan LSM di Surabaya.

"Jangan dikonotasikan yang lain, ini sarana silaturahmi, lain apalagi dikaitkan dengan perhatian kami kepada msyarakat, sama sekali tidak ada hubungannya, lah arisan itu justru membantu kami terutama soal keuangan jika ada kegiatan di masyarakat," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (3/2).

Secara income, Ratih juga berusaha blak-blak an dengan kondisi anggota dewan saat ini, yang menurutnya sangat jauh berbeda dengan anggota dewan beberapa periode sebelumnya. Apalagi kondisi ekonomi setiap anggota dewan juga tidak bisa disamaratakan, artinya dianggap baik semua.

"Dengan arisan ini, kami bisa saling menolong, yang perlu semua tau, jadi anggota dewan saat ini jangan dikira sama kondisinya dengan sebelumnya, semua pemakaian anggaran yang bersumber dari APBD itu harus berbasis kinerja, bahkan at cost, artinya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, makanya muncul ide untuk menabung, yang salah satunya arisan ini," tambahnya.

Tidak hanya itu, Ratih juga mengeaskan bahwa arisan yang terbentuk justru banyak positipnya, karena bisa menjadi sarana berkumpul dan saling bersilaturahmi para politisi perempuan dari berbagai fraksi (partai-red).

Tanggapan ini dipertegas oleh Reni Astuti anggota Komisi D DPRD Surabaya asal PKS, yang mengatakan bahwa arisan yang terbentuk itu merupakan sarana paling ekonomis dan gampang untuk bisa bersilaturahmi sekaligus menabung. Dan menurutnya, sama sekali tidak mengganggu aktifitasnya sebagai anggota dewan, karena acaranya selalu disela-sela kegiatan kedewanan.

"Ini sarana kebersamaan karena ketemunya di kantor dewan, dan untuk saling tolong-menolong, karena tidak sistem kopyok an, terutama kepada anggota yang terkena musibah, kegiatan itu hanya sebentar, dan tidak mengganggu kegiatan kedewanan, pertemuannya dilakukan disela-sela tugas, jadualnya selalu menyesuaikan melalui grup medsos," tandasnya.

Terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, Reni menegaskan bahwa setiap anggota dewan sudah memiliki rasa tanggung jawab masing-masing."Yang pasti akan bisa memilah dan memilih, dan tidak menghalangi kegiatan kami ke masyarakat, justru kami malah terbantu," tegasnya.
Menanggapi berbagi kritikan, Reni mengaku tidak ada masalah, tetapi dirinya tetap berusaha untuk terbuka. "Jangan dipahami sebagai kegiatan hura-hura atau yang lain-lain, kalau pengen tau langsung, silahkan datang, seperti apa sebenarnya kegiatan arisan kami," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...