Skip to main content

DPW PKS Jatim Rekrut Ribuan Kader Baru

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim menargetkan tambahan 214 ribu kader hingga menjelang Pemilu 2019 mendatang. Saat ini, PKS baru memiliki 40 ribu kader di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Ketua DPW PKS Jatim Arif  Haris Setiawan mengatakan untuk mememuhi target tambahan jumlah kader tersebut, PKS Jatim telah mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun pengkaderan PKS Jatim.   
      
" Tahun 2017 merupakan target untuk merekrut kader PKS dan pencanangan tahun pengkaderan PKS Jatim ini bersamaan dengan persiapan rapat koordinasi wilayah (Pra Rakorwil) sehari di Asrama Haji Sukolilo," terang Arif HS dihadapan wartawan, Sabtu (4/2).

Dijelaskan mantan anggota DPRD Jatim tersebut bahwa Pra Rakorwil dihadiri seluruh pengurus bidang-bidang DPW PKS Jatim dan Badan Pengurus Harian (BPH) DPD-DPD PKS dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim dan Pra Rakorwil dipimpin langsung oleh Arif.

"Kader PKS di Jatim harus bertambah jumlah dan kapasitasnya. Bagaimana mungkin melayani 35 juta rakyat Jatim jika jumlah kader hanya sedikit. Bagaimana mungkin berkhidmat kepada rakyat Jatim kalau kader PKS tidak punya kapasitas," tegasnya.

Menurut Arif, untuk mendapat tambahan kader baru, maka seluruh kader PKS harus bergerak mulai sekarang. Mereka harus mencari kader baru di tingkat desa dan kelurahan. Harapannya, 100 persen sari 6 ribu ranting PKS di desa dan kelurahan bisa mendapat kader baru.

"Dengan tambahan kader, maka PKS akan bisa melayani masyarakat. Jangan sampai di daerah yang tak terserap aspirasinya. Kami juga ingin memberikan kesadaran berpolitik kepada masyarakat. Jangan sampai Pemilu selesai, hubungannya juga selesai," pungkas Arif. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...