Skip to main content

Pembangunan Underpass Bundaran Satelit akan Dilaksanakan Mei 2016

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini
SURABAYA (Media Bidik) - Rencana Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya melakukan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass di Bundaran Jalan Mayjen Soengkono menuju jalan HR Muhammad atau yang dikenal dengan Bundaran Satelit, akan dimulai pada Mei 2016 nanti. Pembangunan jalan bawah tanah yang direncanakan sepanjang 473 meter ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 1,5 tahun.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Totok Lusida usai bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya di Balai Kota Surabaya, Selasa (19/4) siang. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa investor yang ikut terlibat dalam pembangunan underpas Bundaran Satelit ini.   

"Pembangunannya bisa dimulai pada Mei karena tender utilitas nya kelihatannya selesai di bulan Mei. Sehingga pengerjaannya bisa paralel. Investor nya juga sudah ketemu semua. Ada 20 investor," tegas Totok Lusida di Balai Kota.

Menurut Totok Lusida, Wali Kota Surabaya menginginkan agar pembangunan underpass tersebut bisa selesai sebelum dua tahun dari sekarang. Sebab, mengacu pada perhitungan wali kota, dalam dua tahun mendatang, kawasan Surabaya Barat akan macet parah. Karenanya, bila underpass tersebut sudah bisa difungsikan, tentunya akan sangat signifikan untuk mengurai kepadatan lalu lintas.  

"Bu wali minta 1,5 tahun sudah selesai. Karena perkiraan bu wali, dua tahun dari sekarang, Surabaya Barat bisa lock (terkunci) kalau ini belum beres," sambung Totok.

Terkait kondisi di lokasi pengerjaan yang sempat terkendala adanya beberapa utilitas dari beberapa instansi seperti pipa PDAM, jaringan kabel PT PLN dan perusahaan seluler, Totok menyebut sudah tidak ada masalah. "Tadi sudah disampaikan oleh kepala dinas (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ) ke bu wali, Pemkot sudah melaksanakan, sehingga tinggal untuk tender bisa selesai Mei dulu. Intinya kita jalan paralel. Kalau nunggu utilitas dulu, ya bisa tahun depan baru mulai. Perkriaan saya, kalau pengerjaannya dilembur, bisa selesai 1,5 tahun," sambung dia.

Terkait anggaran, Totok Lusida menyebut anggarannya di bawah angka 80 miliar.  Menurutnya, pembangunan underpass Bundaran Satelit ini dibiayai oleh pengembang. Sementara Pemkot kebagian penanganan utilitas. "Anggaran kira-kira di bawah 80 miliar rupiah. Untuk developernya, itu ada formula perhitungannya terhadap lokasi, lahan, ketinggian, jumlah orang yang masuk memakai jalan di Surabaya Barat. Itu diperhitungkan untuk partisipasi," sambung dia.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan, underpass di Bundaran Jalan Mayjen Soengkono menuju Jalan HR Muhammad tersebut memang harus segera dimulai pengerjaannya. Sebab, bila tidak segera dimulai, di kawasan Surabaya Barat bisa terjadi kemacetan akut.

"Saya mengundang bapak/ibu rapat di sini karena saya pengen tahu progress nya. Kita ingin dorong agar underpass ini segera terealisasi sehingga kita bisa selesaikan masalah urgen untuk akses di sana," jelas wali kota.

Disampaikan wali kota, Pemkot Surabaya selama ini telah membangun beberapa jalan baru. Tidak hanya di kawasan pusat kota, tetapi juga menyebar di kawasan Surabaya lainnya. Tujuannya, dengan adanya infrastruktur yang bagus, maka roda perekonomian di Surabaya bisa bergerak dinamis. "Saya berusaha membuat suasana usaha di Surabaya lebih bagus. Karenanya, kita harus berpikir tidak biasanya (out of the box) karena Surabaya ini sudah semakin dikenal," sambung mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.    

Sebelumnya, pembangunan jalan bawah tanah di Bundaran Satelit tersebut telah ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama tepat di bundaran Jalan Mayjen Sungkono pada 25 September 2015.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...