Skip to main content

Dewan Jatim Prihatin Melihat Jalan Antar Desa Dapil V banyak yang rusak

SURABAYA ( Media Bidik ) – Infrastruktur jalan  antar desa di daerah malang selatan masih banyak yang rusak sehingga berdampak  memperlambat perekonomian warga disana, hal ini dijumpai  anggota DPRD Jatim yang maju dari Dapil V saat melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi warga.

Hal itu dikatakan Drs .Sugeng Pujianto  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan, hampir 70 persen jalan-jalan yang ada di pedesaan terutama di daerah Malang Selatan mengalami rusak parah, hal ini sangat disayangkan sebab seharusnya jalan tersebut tidak perlu sampai rusak parah, karena sudah ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk perbaikan infrastruktur jalan terutama jalan antar desa.

" Dinas PU Bina Marga harus tanggap terhadap kondisi jalan-jalan antar desa yang rusak dan berlubang sebab kalau terus dibiarkan tanpa ada perhatian yang serius dari dinas terkait, maka bisa dipastikan masyarakat yang akan menjadi korban, ketika harus melintasi jalan yang rusak tersebut harus pelan-pelan, sehingga bisa menimbulkan perlambatan warga dalam aktifitas mengais rejeki," terang Sugeng dihadapan konstitennya saat Reses di daerah Sumber Manjing Kabupaten Malang.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim juga melihat persoalan keberadaan drainase yang ada di daerah Malang Selatan kurang maksimal, sehingga aliran pertanian di daerah tersebut kurang bagus.

" Seharusnya Dinas PU Pengairan melakukan perbaikan terhadap kebaradaan drainase yang kurang bagus, mengingat alat tersebut dibutuhkan warga Malang Selatan yang notabene masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani," ucapnya.

Karena persoalan tersebut sangat urgent untuk di lakukan, maka dirinya berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut di dalam Paripurna DPRD Jatim dengan agenda penyampaian hasil reses.(Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...