Skip to main content

Pimpinan DPRD : Vaksinasi Bukan Berarti Kebal akan Penularan Covid-19


Mediabidik.com
- Sembilan anggota termasuk Ketua DPRD Surabaya diketahui terkonfirmasi Covid-19. Mereka saat ini sedang menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Penularan Covid-19 terhadap pada legislator itu, cukup mengejutkan. Karena mereka sudah dilakukan vaksinasi Covid-19, pada awal program vaksinasi massal terhadap para pelayan publik, Februari 2021 lalu.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti saat konferensi pers secara daring pada Jum'at (11/06/2021) mengakui, kalau mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Namun itu bukan berarti mereka kebal akan penularan Covid-19.

"Memang sebagian besar sudah vaksin, tapi vaksinasi itu sifatnya hanya mengurangi tingkat penularan dan keparahan," ungkapnya.

Berdasarkan kenyataan itu, Reni berpesan kepada masyarakat supaya tidak mengendorkan niatan untuk vaksinasi. "Yang penting selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas," terangnya.

Reni juga mengatakan bakal berkonsultasi dengan pihak terkait, apakah perlu dilakukan tes untuk mengetahui apakah, virus yang menulari sejumlah anggota dewan tersebut merupakan varian baru Covid-19.

Sementara itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga mengatakan tidak tahu, apakah virus yang menulari dirinya dan 8 anggota dewan lainnya merupakan varian baru virus Corona.

"Namun yang pasti mereka yang terpapar sudah melakukan isolasi dan dirawat di rumah sakit," terangnya.

Selain itu menurut Adi, juga sudah dilakukan tracing terhadap siapa saja anggota dewan yang sudah melakukan kontak erat dengan penderita. "Kalaupun ada yang tidak melakukan kontak erat, tetap harus menunjukkan hasil swab negatif saat datang ke kantor Dewan," pungkas Adi. (pan) 

Foto : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD kota Surabaya 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...