Skip to main content

Silaturahim Kebangsaan, PKS Jatim Sowan Ke PW Muhammadiyah


Mediabidik.com
- Silaturahmi akan memunculkan peluang untuk sinergi dan kolaborasi. Memberi kekuatan untuk terus tegak berdiri, berjuang bersama membangun negeri. Karena iltulah, bertajuk "Silaturahim Kebangsaan", PKS Jawa Timur berkunjung ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Jum'at (12/6/2021). 

Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jatim dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungannya yang didampingi oleh pengurus PKS Jatim dalam rangka untuk bersilaturahmi dan memohon doa restu agar PKS Jatim bisa terus berkontribusi untuk memperbaiki kondisi negeri, khususnya di Jawa Timur. 

"Kami datang untuk bersilaturahmi kepada para guru kami di PW Muhammadiyah, ini agar kami mendapatkan nasihat dan doa agar PKS bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, khususnya di Jatim," harap Irwan. 

Irwan kemudian juga meminta doa agar PKS Jatim bisa mewujudkan visi menjadi partai Islam yang rahmatal lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

"Kami juga ingin membangun titik temu dan kesamaan pandangan terkait dengan arah masa depan bangsa, khususnya Jatim agar bisa lebih kokoh dan kuat. Harapannya, ke depan bisa membangun sinergi persoalan keumatan dan kebangsaan bersama Muhammadiyah," kata pria 45 tahun ini. 

Selain itu, di hadapan para pengurus PW Muhammadiyah yang hadir, Irwan juga memperkenalkan beberapa pengurus yang diajak dan mengenalkan logo baru PKS. 

Harapan PKS untuk sinergi dan kolaborasi, disambut baik oleh pengurus PW Muhammadiyah yang hadir. 
Salah satu pesan yang disampaikan oleh jajaran PW Muhammadiyah Jawa Timur bahwa Muhammadiyah dan PKS sama-sama punya peran penting untuk membangun masyarakat. Masing-masing punya peran, Muhammadiyah sebagai ormas punya peran penting, PKS sebagai partai politik juga punya peran yang tidak kalah pentingnya. 

"Jika kita membahas hal-hal yang terkait dengan keumatan dan kenegaraan, kita akan ketemu di titik yang sama. Selain itu disampaikan apresiasi perjuangan PKS yang dilakukan melalui anggota legeslatif yang seringkali bersuara untuk membela masyarakat," kata Dr Hidayatullah, salah satu Wakil Ketua PW Muhammadiyah yang hadir.  

Irwan kemudian menyampaikan bahwa ada aspirasi agar PKS menyuarakan untuk turut menolak wacana kebijakan perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok dan pendidikan. "Alhamdulillah, PKS  dianggap masih tegas untuk mengatakan tidak pada kebijakan pemerintah yang tidak mendukung rakyat.," ujar Kang Irwan. 

Ketua PW Muhammadiyah, Dr Saad Ibrahim dalam sambutannya memberi pesan khusus agar PKS tetap bisa menjaga nama baiknya sebagai partai Islam rahmatan lil Alamin yang memperjuangkan suara masyarakat. 

"Tolong jaga muruah (harga diri) PKS. Saya juga titip agar PKS tetap memperjuangkan politik nilai, yakni politik kebangsaan. Kedua politik ini juga terkait dengan politik kekuasaan," katanya. 

Politik kekuasaan, ujarnya, adalah hal yang mutlak dimiliki PKS, karena politik kekuasaan tidak akan berdampak baik, jika tidak dilandasi dengan politik kebangsaan. 

Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah Jatim diwakili oleh Ketua PW Muhammadiyah Dr. Saad Ibrahim. Hadir juga para wakil Ketua PW Muhammadiyah yaitu, Dr Hidayatullah, Dr Samsudin, dan Nurcholis Huda. Juga hadir Ir Tahmid dan Prof Biyanto sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Serta Dr Sukardiono sebagai Bendahara PW Muhammadiyah Jatim. 

Sementara PKS Jatim diwakili oleh Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Sekretaris Ahmadi, Bendahara Lilik Hendarwati, Ketua Bidang Pengembangan Ummat (BPU) Muhammad Aziz, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Lina Ariani dan Anggota BPKK Sri Utami. Juga hadir Ketua Bidang Polhukam Dwi Hari Cahyono, Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial Siti Marsiyah dan Humas Rully Agus Candra. (rofik)

foto : DPW PKS Jatim Saat Silaturahim Kebangsaan ke PW Muhammadiyah Jatim. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...