Ketua DPRD : Ini Momentum Tepat Mengaktualkan Pancasila Dalam Tindakan

Mediabidik.com – Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Adi mengikuti upacara secara virtual dari Balai Kota Surabaya, dengan mengenakan pakaian adat Jawa.

Adi mengatakan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong yang diaktualkan dalam tindakan nyata, di masa pandemi Covid dan pemulihan ekonomi Kota Surabaya.

"Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini momentum tepat mengaktualkan Pancasila dalam tindakan, menyatukan seluruh kekuatan untuk Indonesia tangguh, untuk Surabaya tangguh, untuk kampung-kampung tangguh," ujar Adi Sutarwijono, Selasa (1/6/2021), usia mengikuti upacara di Balai Kota.

Upacara di Balai Kota Surabaya diikuti Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, Ketua DPRD Adi Sutarwijono, jajaran Forkompida, kalangan pejabat Pemkot, dengan mengenakan pakaian adat.

Adi menambahkan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat dan mengawal kebijakan Kota Surabaya yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

"Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta alias berobat cukup dengan KTP, pemberdayaan UMKM, menjaga keberagaman mengingat Surabaya adalah kota multikultur, dan berbagai program sosial untuk wong cilik menegaskan eksisnya kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila di Surabaya. Itu dikawal dan didukung DPRD Surabaya," ujar Adi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila sendiri merujuk pada pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), 1 Juni 1945.

Dalam pidatonya yang panjang, Bung Karno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai falsafah hidup sekaligus dasar negara Indonesia, serta menguraikan lima sila dari Pancasila.

Kemudian, Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, yang diperingati secara nasional. Presiden Jokowi juga menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional.

"Berkat kerja keras, dan gotong royong semua pihak, angka Covid-19 di Surabaya terus bisa ditekan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, Kota Surabaya tengah berupaya keras memulihkan perekonomian yang tergerus selama masa pandemi," kata Adi.

"Mari kita kawal dan dukung dengan semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," imbuh Adi. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog