Skip to main content

Soal Polemik PDIP, DPD Tegaskan Belum Final Dan Tidak Ada SK

SURABAYA (Mediabidik) - Guna meredam kisruh di internal PDIP, ahkirnya DPD PDIP Jatim memanggil para pengurus PAC PDIP Surabaya di tingkat kecamatan, Minggu (14/7) siang. Para pengurus ini dikumpulkan sekitar pukul 14.00 WIB di kantor yang berada di Jalan Kendangsari, kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Pertemuan ini sendiri berlangsung alot. Bahkan sempat terjadi insiden baku hantam antar sesama kader PDIP. Namun itu berlangsung hanya sebentar.

Pertemuan sendiri diadakan secara tertutup untuk luar. Artinya media tidak diperkenankan masuk dan meliput. Namun dari luar terdengar suara-suara interupsi yang agak keras.

Setelah tiga jam pertemuan acara kemudian selesai. Para pengurus PAC terlihat begitu semringnah dan semangat usai adanya keputusan rapat. "Saya no comment. Pokoknya kabar gembira," ujar Ketua PAC Simokerto Tri Widyanto.

Setelah rapat selesai kemudian para pengurus DPD terlihat mengadakan rapat kembali. Dan kali ini secara tertutup kembali namun berlangsung hanya sebentar.

Ditemui usai acara Ketua DPD Jatim Kusnadi mengatakan ada permasalahan pada tiga DPC di Jawa Timur dan dianggap belum selesai. Yaitu, Banyuwangi, Bojonegoro dan Surabaya.

"Untuk menyempurnakan beberapa. Ada tiga DPC yang kita panggil. Tuban, tadi siang Bojonegoro barusan Surabaya. PAC yang kita panggil karena DPC demisioner," ujarnya.

Dalam hal ini dia hanya melakukan intruksi dari DPP. "Yaitu untuk mensosialisasikan peraturan partai nomor 28 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Partai PDIP Perjuangan melalui pembentukan dewan pimpinan cabang dan dewan pimpinan daerah dalam kongres lima," bebernya.

Menurut dia permasalahan ini harus cepat selesai sebelum tanggal 27 Juli. "Karena tanggal 27 kita konferda. Ketua, sekretaris dan bendahara baru jadi utusan di konferda," lanjutnya.

Kusnadi melanjutkan setelah ini masih ada konfercab lanjutan. Hanya saja belum diketahui kapan tanggal pastinya. "Saya akan melaporkan saya sudah melakukan sosialisasi," tuturnya.

Ditanya tentang nama baru yang sebelumnya sempat muncul, Kusnadi menegaskan hal tersebut belum final. "Tidak ada SK yang ada rancangan rekomendasi. Saya tidak bisa menjawab itu. Apakah bisa membatalkan atau tidak, karena semua itu kewenangan DPP," imbuhnya.

Seperti diketahui terjadi polemik di DPC PDIP Surabaya saat ini. Penyebabnya ada pergantian ketua DPC dari Whisnu Sakti Buana selaku ketua dan Syaifuddin Zuhri di posisi sekretaris. Nama baru yang muncul itu adalah Dominikus Adi Sutarwijono di posisi ketua dan Baktiono di posisi sekretaris. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...