Skip to main content

Dewan Dorong Pemkot Manfaatkan Tehnologi Nuklir Pada Peralatan Rumah Sakit

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan tehnologi nuklir pada peralatan rumah sakit. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi mengatakan, saat melakukan sosialisasi di kantor pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (19/7) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyampaikan, bahwa di bidang kesehatan, tehnologi nuklir selain bisa digunakan untuk radiologi, juga kemoterapi. 

"Ini gagasan yang baik untuk kesehatan di Surabaya," ungkapnya, Senin (22/7)

Junaedi mengaku, penjelasan Bapeten yang berkaitan penggunaan tehnologi nuklir di bidang kedokteran mendapat respon positif dari pihak rumah sakit. Pertemuan dengan Bappeten dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perwakilan RS DR. Soetomo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, RS Bhakti Dharma Husada, RS DR. Soewandi dan pakar kesehatan.

"Insyaallah, tahun 2020 Surabaya akan mengurus proses perizinannya," sebutnya

Legislator Partai Demokrat ini menegaskan, sesuai arahan dari Bappeten proses perizinan penggunaan tehnologi nuklir perlu dikakukan dahulu, agar perencanaan dan pembangunan bsia berjalan.

"Izin operasional di RS BDH dan Soewandi harus diselesaikan dahulu," paparnya

Ia mengakui, jika sebelum merealisasikan gagasan pemanfaatan tehnologi nuklir di bidang kesehatan perlu ada kajian sebelumnya. Meski masa bhakti kalangan dewan saat ini akan berakhir Agustus 2019. 

Namun demikian, menurut junaedi anggota dewan periode berikutnya akan mengkaji keinginan pemerintah kota menggunakan tehnologi nuklir tersebut.
"Saya sendiri mendorong bisa terlaksana," harapnya.

Pasalnya, pemanfatan tehnologi nuklir tersebut selaras dengan UU dan PP No. 29 Tahun 2008 berkaitan dengan Perizinan Pemanfaatan Sumber Pengion dan Bahan Nuklir. Junaedi menyebutkan, dalam penggunaan tenaga nuklir terdapat aspek-aspek standarisasi yang harus dipenuhi.

"Perlu dimonitor terus. Jangan sampai pembangunannya keliru, kemudian menimbulkan dampak radiasinya," kata Junaedi. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...