Skip to main content

Rapat Paripurna Membahas Pencairan Gaji 13

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin siang (24/9/2018), yang mestinya beragenda pandangan fraksi fraksi terkait rencana perubahan anggaran keuangan (PAK) tiba tiba diskors beberapa saat. Hal ini karena pimpinan sidang ketua DPRD Surabaya, Armuji menambahkan agenda sidang dengan membahas pencairan gaji ke 13.

Armuji meminta pencarian gaji ke 13 ini ikut dibahas dalam sidang paripurna yang dihadiri Wawali Wisnu Sakti Buana tersebut. Akhirnya rapat paripurna diskors untuk memberi kesempatan rapat pimpinan DPRD, rapat pejabat terkait Pemkot dan rapat masing masing fraksi.

Ikut hadir dalam rapat kilat pejabat eksekutif tersebut Wawali Wisnu Sakti Buana, Sekota Hendro Gunawan, Eri Cahyadi Kepala Bappeko dan Noer Oemarijati Kepala Bagian Perlengkapan yang datang kemudian.

Setelah sekitar 10 menit, akhirnya rapat paripurna dibuka kembali oleh Armuji. Perwakilan fraksi fraksi diminta untuk membacakan hasil rapatnya terkait gaji ke 13. Ternyata semua fraksi meminta gaji 13 segera dicairkan dalam waktu dekat.

Fraksi Partai Golkar, sesuai hasil rapat internal fraksi meminta dalam dua hari ini gaji ke 13 segera dicairkan. Sutadi ketua fraksi Partai Gerindra minta agar gaji ke 13 dipertimbangkan untuk segera dicairkan karena sudah dianggarkan di APBD.

"Kami minta selain untuk PNS gaji ke 13 ini juga diberikan kepada para pegawai outsourching," ujar politisi partai Gerindra ini. 

Sedangkan Naniek Zulfiani Ketua fraksi Handap minta segera dilakukan pembayaran gaji ke 13 dan tunjangan kinerja yang disesuaikan. Fraksi PAN, fraksi partai Gerindra dan fraksi PKS intinya juga sama. Gaji 13 segera dicairkan. 

"Sesuai aturan yang berlaku termasuk Perda 10 tahun 2017 tentang APBD 2018 yang telah menganggarkan gaji 13 segera dicairkan karena ini merupakan hak 14.432 orang PNS. Kami minta dua hari ini sudah cair," ujar Reni Astuti dari Fraksi PKS.

Yang menarik ketika fraksi PKB dipersilahkan untuk menyampaikan hasil rapat fraksinya, beberapa saat tidak ada anggota yang mau menyampaikan pendapat. Akhirnya Masduki Toha menunjuk perwakilan PKB untuk segera menyampaikan hasil rapatnya.

"Fraksi PKB sudah ada ketua fraksi yang baru, saya sebagai sekretaris mewakili menyampaikan mendukung pencairan gaji 13 agar segera cair," kata Camelia Habibah.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, minus fraksi PDIP, ketua DPRD Surabaya Armuji segera menindaklanjutinya dengan membuat surat keputusan.

"Saya kira segera dicairkan dalam tempo secepat cepatnya. Kita akan keluarkan surat keputusan DPRD Surabaya secepatnya," tegas Armuji.

Wawali Wisnu Sakti Buana sesaat setelah rapat singkat dengan para stafnya juga memberikan angin segar untuk pencairan gaji ke 13 ini. "Saya kira bisa dicairkan gaji ke 13, tidak termasuk tunjangan kinerja," ujarnya. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more