Skip to main content

Komisi C Berharap Dirut Baru PT PWU Jatim Bisa Dongkrak PAD

SURABAYA (Mediabidik) - Perusahaan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) PT PWU Jatim di bawah komando baru Airlangga Satriya Agung mendapat reaksi positif dari kalangan DPRD Jatim, khususnya Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan.

Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim Hj. Sri Subianti, SE mengatakan, bahwa Dirut PT PWU yang baru ini diharapkan tidak lagi berpikir meminta tambahan modal dari APBD. Dan pihak dewan mengingatkan supaya Dirut PT PWU yang baru untuk memaksimalkan aset-aset milik PWU agar bisa menghasilkan sehingga "budaya" meminta tambahan modal kepada APBD Jatim bisa dihentikan. 

" Harapan saya bisa memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan sehingga tidak mengandalkan tambahan modal dari APBD lagi. Sebab selama ini kecuali Bank Jatim, BUMD-BUMD yang meminta tambahan modal kurang bagus progresnya terhadap tambahan PAD," ucap Sri Subianti, Rabu (12/9).

Politisi asal fraksi Partai Demokrat  DPRD Jatim ini berharap Airlangga Satriya Agung mampu menjalin dan memanfaatkan komunikasi politik yang baik dengan Komisi C untuk mengkonsultasikan perkembangan BUMD nya, seperti di daerah lainnya yang selalu melakukan kordinasi setiap tiga bulan sekali. 

"Saya berharap PT PWU ini tidak hanya menunggu dipanggil oleh dewan untuk berkordinasi dengan kami, tapi setiap tri wulan BUMD ini bisa melakukan konsultasi dan kordinasi dengan komisi C. Di beberapa daerah lain, BUMD nya itu setiap tiga bulan selalu meminta untuk bertemu dengan dewan, agar langkah yang diambil tidak salah," jelasnya.

Lebih lanjut Bu Anti (sapaan akrab Sri Subiati) dirinya menilai pengalaman Airlangga Satriya Agung menangani beberapa BUMD milik pemprov Jatim akan mampu mengubah PT PWU menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. 

"Beliau kan punya pengalaman panjang menangani BUMD di Jatim, kami berharap banyak kepada dirut yang baru bisa memperbaiki SDM dan manajemen PWU agar mampu menambah PAD Jatim," pungkas  Bu Anti. (Rofik)

 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...