Anggota komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar SH mengatakan, hal ini dikarenakan ada dua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka kita tanya kronologis bisa diterbitkan itu berdasarkan apa? Dulu saat proses mengajukan SHGB itu apakah didasari dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan terkait persyaratan.
"Ketika salah satu objek tanah itu sudah terbit, yang pasti seharusnya tidak akan bisa diterbitkan kembali. Hanya satu objek ya satu surat, nggak mungkin satu objek tanah itu bisa terbit lebih dari satu surat," katanya.
Menurutnya, ini sedikit ada keanehan kalau menurut keterangan dari pihak pengadu tadi. Yang pasti dari Badan Pertahanan Nasinoal (BPN) sendiri, Sukadar mengatakan bahwa sepertinya belum siap terkait dengan titik-titik mana yang ditanyakan.
Dirinya beserta anggota Komisi C lainnya juga menunggu hasil dari Badan Pertahanan Nasional(BPN) terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah diterbitkan.
"Apakah benar yang disampaikan oleh pemohon pengadu tadi? Maksudnya pada saat hearing tadi, atau mungkin hanya salah nomor penerbitannya, dan mungkin salah objek yang disampaikan tadi. Bisa jadi kayak gitu," jelasnya.
Lebih lanjut Sukadar mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk su'udzon. Dirinya berharap faktualnya nanti ketika akan mengundang hearing untuk yang kedua kalinya. Supaya ada titik terang, karena hal ini sudah masuk di ranah hukum, terlebih lagi ada gugatan.
"Kalau melihat ini nggak ada istilah gugatan kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN). Tetapi gugatan ini ditujukan kepada beberapa warga secara personal yang menempati tanah katanya punya PT KAI," ungkapnya.
Sukadar juga mengungkapkan, dalam masalah ini perlu penelusuran lebih dalam. Yang pasti anggota Komisi C DPRD Surabaya juga ingin tahu terhadap penerbitan, apakah benar bahwa satu objek itu bisa terbit dua surat.
"Bisa jadi mungkin objeknya beda, maka suratnya jelas beda gitu. Untuk sementara ini hanya sebatas asumsi-asumsi yang dilontarkan pada saat hearing tadi," terangnya.
Sementara itu Ketua RT 4 RW 03 Kelurahan Gundih Boimin menambahkan, bahwa dirinya ke DPRD Kota Surabaya ini adalah meminta hearing kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan alhamdulillah dirinya beserta warga diterima baik di Komisi C DPRD Kota Surabaya.
Permasalahan yang dirinya tanyakan, kenapa warga yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang lebih lama terbit, tetapi sekarang digugat oleh PT KAI yang notabe Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut malah lebih baru terbit di tahun 2017.
Sedangkan warga mulai tahun 2001 itu sudah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB), bahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) warga sampai saat ini ada yang masih hidup hingga tahun 2030.
"Yang saya maksudkan, kenapa Badan Pertahanan Nasional (BPN) berani menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT KAI pada tahun 2017, dan sedangkan sekarang yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu masalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT KAI yang tahun 2017," katanya.
Dia mengungkapkan, untuk saat ini yang digugat oleh PT KAI sementara tiga. Tetapi semuanya itu ada sekitar 50-an. Dirinya meminta keadilan kepada DPRD Kota Surabaya tentang hal ini, dan alhamdulillah pada saat ini difasilitasi dipertemukan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) 2 Surabaya.
Namun menurutnya pertemuan pada saat ini belum sama sekali menggembirakan warganya, karena yang ditugaskan dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada saat ini semua mengaku tidak tahu dan lurahnya juga tidak tahu, begitu juga camatnya tidak tahu karena kebanyakan dari mereka masih baru menjabat di wilayah Gundih.
"Jadi, nanti saya minta komisi C DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya kami mohon kepada lurah yang berkaitan tahun sekitar tahun 2017, sama camatnya untuk diundang ke komisi C DPRD Kota Surabaya pada saat pertemuan selanjutnya," ungkapnya.
Boimin atau yang biasa akrab dipanggil Abu selaku Ketua RT 4 RW 03 Kelurahan Gundih juga berharap bahwa DPRD Kota Surabaya yang dipilih oleh rakyat harus membela rakyat.
"Paling tidak, bisa memberikan intervensi atau memberikan solusi untuk menyampaikan juga kepada Pemerintah Kota Surabaya," tandasnya.(red)
Comments
Post a Comment