Komisi A Apresiasi Langkah Tegas Pemkot Minimalisir Gelombang Urbanisasi

SURABAYAIMediabidik.Com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca Idulfitri 1446 H/2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh camat, lurah, RT, dan RW untuk memperketat pengawasan dan pendataan terhadap pendatang baru di wilayah masing-masing.

Wali Kota Eri menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap setiap warga yang datang ke Kota Pahlawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendatang memiliki tujuan yang jelas dan tidak menjadi beban bagi kota.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pdt. Rio Pattisellanno menilai pemerintah kota sudah melakukan langkah tepat dengan meminimalisir gelombang urbanisasi.

Rio Pattisellano menerangkan, Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jatim memang masih menjadi magnet bagi kalangan urban dari luar kota Surabaya, untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan bekerja maupun bisnis. 

"Sehingga seringkali setiap pasca lebaran ada saja sanak saudaranya yang sudah sukses di Surabaya lalu mengajak famili nya untuk mengadu nasib di Surabaya," ujar Rio Pattisellano di Surabaya, Jumat (04/04/2025).

Ia menjelaskan, Surabaya sebuah kota heterogen, homogen, dan terbuka, sehingga siapa saja bisa mengais ekonomi di kota besar seperti Surabaya ini. 

Hanya saja, tambah politisi PSI Surabaya ini, kewajiban pemerintah kota untuk menahan laju ledakan penduduk agar setiap intervensi atau bantuan sosial pemkot kepada warga asli Surabaya tepat sasaran. 

"Terpenting, setiap warga pendatang wajib lapor kepada RT dan RW agar bisa mendeteksi jumlah warganya. Dan jangan sampai warga pendatang tidak memiliki tujuan yang tidak jelas, sehingga kalo nganggur itu malah jadi beban baru pemerintah kota,"ungkap Rio.

Sementara Walikota Eri Cahyadi menambahkan, pendatang yang mengubah KTP menjadi warga Surabaya tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya selama 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan kesejahteraan warga asli Surabaya. "Kedua, kalau dia mengubah KTP, tetap 10 tahun tidak saya bantu," imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memantau keamanan di lingkungan kos-kosan, yang biasanya mengalami peningkatan jumlah penghuni pasca Hari Raya Idulfitri. Wali Kota Eri juga mengimbau RT/RW untuk mendata setiap penghuni kos guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sudah saya sampaikan kepada teman-teman, camat, lurah harus menguatkan dalam RW-nya masing-masing. Pertama, ketika ada orang yang datang, harus melaporkan," tutup Wali Kota Eri. (red)