Dengan kinerja korporasi yang meningkat tersebut, sebenarnya tak ada alasan yang kuat untuk mengganti Direksi dan Komisaris Bank Jatim.
"Tetapi dalam tiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan manapun, terkait pergantian direksi dan komisaris tak sepenuhnya terkait dengan kinerja korporasi. Apalagi di Bank Jatim, ada kewenangan besar Gubernur untuk mengambil keputusan," terang Hamy dalam keterangannya, pada Senin (21/4/2025).
Kandidat Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang itu mengungkapkan, sangat mudah bagi para pemegang saham untuk melihat, bahwa para Direksi telah menunjukkan kinerja finansial korporasi. Di antaranya melalui aksi kolektif pembelian saham yang dapat menunjukkan keyakinan terhadap prospek perusahaan.
Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 ini mengamati, Bank Jatim juga berhasil meningkatkan kredit yang disalurkan. Ia mencontohkan, sepanjang tahun 2022, Bank Jatim sukses menorehkan kinerja yang positif dengan berhasil menggelontorkan kredit sebesar Rp 46,20 triliun, naik 8,06% dibandingkan tahun 2021. Bank Jatim juga fokus pada Corporate Social Responsibility (CSR).
"Bank Jatim dapat mencapai kinerja finansial yang positif dengan membagi dividen sebesar Rp 816 miliar," terangnya.
Terkait adanya dugaan kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta, dan kredit macet di sejumlah cabang.
Menurut Hamy, hal itu harus dilihat secara jernih dan fair kasus per kasus. Pasti ada performance appraisal per kuartal dan per tahun oleh Konsultan Ahli independen.
"Dari situ bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kredit fiktif dan macet. Apakah skala kesalahan dilakukan oleh setingkat Kepala Cabang ataukah setingkat Direksi," pungkas Dosen STIE YAPAN Surabaya tersebut. (rinto)
Caption: Hamy Wahjunianto, Pengamat Ekonomi-Politik ARCI.
Comments
Post a Comment