Skip to main content

Komisi C Minta Pemkot Gerak Cepat Atasi Banjir di Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Anggota DPRD Surabaya, Faris Abidin, S.Pi meminta Pemerintah Kota untuk segera bereaksi cepat menanggulangi banjir yang kemarin sore (24/12/2024) terjadi di beberapa titik di Kota Surabaya. Menurutnya, diharapkan Pemerintah Kota segera melakukan pemetaan dan koordinasi tanggap bencana untuk menemukan kebutuhan dan solusi terbaik atas kendala banjir yang terjadi.

Anggota DPRD Surabaya yang duduk di Komisi C membidangi pembangunan ini, juga meminta Pemerintah Kota Surabaya ini agar hadir di lapangan untuk langsung memeriksa semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menyebut perlu adanya tindakan dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan persoalan banjir ini. 

Selain itu juga masalah pendistribusian bantuan, yang perlu langkah tanggap dan sigap. Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya segera memetakan dan mengkoordinasikan langkah dan penanganan banjir, sehingga tidak terulang kembali masalah serupa di kemudian hari. 

Ia juga meminta semua pihak untuk segera mengantisipasi dan melakukan pencegahan dini selama masa musim penghujan. Perlu adanya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai.

"Musim penghujan yang kini rentan menjadi persoalan banjir memang menjadi sebuah masalah musiman yang harus mendapatkan penanganan cepat. Diharapkan masyarakat semakin mawas, dimana curah hujan makin meningkat merata dengan durasi yang lama," katanya, Rabu (25/12/2024).

Faris pun mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Surabaya wajib mengevaluasi dan membuat prioritas atas pembangunan saluran air yang belum diselesaikan untuk mengantisipasi banjir yang lebih besar lagi.

"Agar kejadian di beberapa saat yang lalu tidak terulang lagi. Seperti bendungan air yang retak lalu bocor dan saluran air yang tersumbat, maka hal ini sangat perlu dengan dilakukan pengecekan secara rutin," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...