Soal Videotron PTC, BPKPD Lempar Tanggung Jawab ke Tim Reklame

SURABAYA (Mediabidik) – Ketegasan pemkot Surabaya khususnya Badan Penggelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemkot Surabaya dalam menertibkan 4 reklame Videotron milik JJ Advertising di bundaran PTC patut dipertanyakan, walaupun sudah jelas melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame serta tidak mengantongi ijin rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya.

Pasalnya tanda silang yang dikeluarkan oleh BPKPD pemkot Surabaya hanyalah tanda silang berupa belum bayar pajak, bukan tanda silang pelanggaran. Hal itu membuat dilema Satpol PP kota Surabaya selaku penegak perda saat akan melakuan penertiban dilokasi.

Yusron Sumartono Kepala BPKPD saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, hasil rapat kemarin itu sepertinya nanti masuk di tim reklame karena masuk di persil, di area jalur hijau,"Kalau nanti di nilai tim melanggar, kewenangan tim (Cipta Karya-red) untuk membuat bantibnya,"terang Yusron, Selasa (7/11).

Masih menurut Yusron, itu kemarin hasil rapatnya seperti, dan untuk eksekusi nanti dilarifikasi lagi sama tim. Itu di non persil yang mengeluarkan Cipta Karya. Otomatis, kalau silang itu kan belum ada pembayaran pajak,"Sebetulnya gini loh, kenapa teman-teman (Satpol PP-red) harus mempersoalkan masalah itu, yang utamakan bangunannya dulu,"ucapnya.

Dia menambahkan, sekarang gini, disilang kalau belum bayar pajak, tambah lebih kuat lagi untuk dibongkar,"Dia (JJ Adv-red) ngak akan bayar karena sudah tau ijinnya sudah ada, walaupun bayar pasti akan kita tolak,"tegasnya.

Lanjut Yusron, kemarinkan Dishub tidak merekom itu, bearti kan tidak boleh intinya seperti itu kenapa kok jadi ruwet gitu, kalau saya sih tidak jadi masalah," Kita ngak akan terima walaupun pihak JJ Advertising ngotot bayar, kan ngak ada rekomnya untuk boleh disitu,"pungkasnya.

Sementara Irvan Wahyu Drajat Kadishub kota Surabaya saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, kalau kita hanya rekom dari segi posisi, misalnya tidak dekat dengan U ten dan sebagainya, selebihnya kalau silangnya dinas pendapatan masak disini (Dishub-red).

" Biasanya kalau reklame beda sebelum didirikan ada keputusan dari tim reklame, kita dari unsur posisi, kalau sudah terpasang kemudian tidak sesuai, itu tinggal tim reklame atau Cipta Karya tinggal kirim surat bantib,"terangnya.

Irvan Menambahkan, kita belum mengeluarkan kalau itu (Bundaran PTC-red), kalau kita mengeluarkan bantib, kita mengeluarkan ijin, kalau itu kan liar, kalau reklame liar Satpol bisa langsung bongkar.

" Begitu kroscek ngak ada ijin dia langsung bisa eksekusi, kalau kita sudah keluarkan rekom ternyata dilapangan ngak sesuai rekom itu baru bantib. Kalau liar langsung tebang saja,"paparnya.(pan)