Skip to main content

Pembangunan Gereja Mawar Saron Diprotes Warga

SURABAYA (Mediabidik) - Diduga menimbulkan dampak lingkungan bagi warga, pembangunan Gereja Mawar Saron di Jalan Cempaka, Kelurahan Tegalsari diprotes warga setempat. Hal ini, muncul saat hearing di Komisi C DPRD Surabaya, Senin (6/11).

Dalam hearing tersebut perwakilan Gereja Mawar Saron tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas, sementara yang hadir Dishub Kota Surabaya, PU Cipta Karya, dan Ketua RW 6 perwakilan dari warga. 

Ketua RW 6 Fahrur Rozak kelurahan Tegal Sari menyampaikan pembangunan tersebut menganggu aktivitas dan ketenangan warga. Menurut dia, bukan saja macet, namun debu, suara bising, dan rusaknya rumah warga menjadi kekhawatiran. Selain warga, mess mahasiswa Kalimantan yang letaknya bersebelahan juga merasa terganggu dengan pembangunan gereja Mawar Saron. 
"Kami merasa terganggu, karena dampaknya," terang Fahrur.

Sementara itu, Ketua Komisi C Syaifudin Yuhri mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sidak, setelah menerima pengaduan warga.

"Pembangunan komplek jalan mawar dan cempaka menjadi tanggungjawab pemkot," terang dia. 

Politisi PDI Perjuangan ini, menyampaikan pembangunan tetap mengisyaratkan adanya IMB. "Karena memang ada bentuk ganguan lingkungan. Itu yang dilakukan Mawar Saron tidak berkoordinasi dengan warga," tegas Saifudin Yuhri.

Dia menyarankan, Mawar Saron harus mampu koordinasi dengan warga, Cipta Karya dan Dinas Perhubungan tidak hanya kajian. Tetapi kondisi dilapangan tidak mampu, Dishub terlanjur keluarkan rekomendasi yang terkesan dipaksakan. 

Kewajiban dinas perhubungan merekayasa lalu lintas agar tidak macet. Tidak hanya di zona, secara kualitas kemampuan jalan tidak mungkin dengan aktivitas besar, regulasi dan aturan selayaknya mampu mengayomi semua kepentingan masyarakat. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...