Skip to main content

Poros Emas Siap Ramaikan Pertarungan Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - DPD Partai Gerindra Jatim masih bersikap optimistis poros emas yang terdiri dari koalisi Gerindra, PAN dan PKS di pilgub Jatim 2018 tetap terbentuk. 

Untuk diketahui, Gerindra memiliki 13 kursi DPRD Jatim, PAN 7 kursi dan PKS 6 Totalnya 26 kursi dan cukup untuk mengusung pasangan calon. Jika ditinggal PKS yang cenderung mendukung Gus Ipul - Mas Anas, Gerindra - PAN masih cukup dengan 20 kursi. Tetapi jika ditinggal PAN, Gerindra-PKS hanya 19 kursi dan kurang satu kursi untuk mengusung paslon. 

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Abdul Malik menegaskan, jika Gerindra pada akhirnya nanti tidak mendapat teman koalisi, pihaknya lebih cenderung mendukung poros Gus Ipul - Mas Anas dibandingkan poros Khofifah - Emil, mengapa? 

"Kami lebih memilih Gus Ipul - Mas Anas. Ini karena kami masih berkeyakinan memilih pemimpin itu lebih cocok laki - laki," terangnya, Selasa (28/11).

Menurut politisi yang juga pengacara ini, Gerindra berkomitmen pada aturan partai dan tidak akan menyimpang dari hasil Rakerda.

"Saat itu ada nama Khofifah, Gus Ipul, M. Nuh dan La Nyalla yang diusulkan dalam Rakerda. Khofifah dan Gus Ipul sudah diusung parpol lain, M Nuh tidak berkenan dicalonkan, tinggal nama La Nyalla. La Nyalla tinggal digodok saja dan dipasangkan dengan cawagub dari PAN atau PKS," tuturnya. 

Dia menduga ada skenario besar yang memang membuat Gerindra tidak bisa mencalonkan pada pilgub Jatim. Sinyalemen ini terjadi di Jawa Tengah, Jatim dan Bali. Ini menyangkut kepentingan pilpres 2019.

"Ini kan aneh, dari menteri masih ingin menjadi gubernur, derajatnya kan turun. Ini jelas ada misi khusus untuk pilgub rasa pilpres. Gerindra akan santai-santai saja, kami tidak yakin hanya dua poros. Kami masih yakin ada Poros Emas. Kami sudah berpacaran dan bermesraan, tidak punya etika moral dan etika politik jika PAN dan PKS meninggalkan Gerindra," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...