Skip to main content

Poros Emas Siap Ramaikan Pertarungan Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - DPD Partai Gerindra Jatim masih bersikap optimistis poros emas yang terdiri dari koalisi Gerindra, PAN dan PKS di pilgub Jatim 2018 tetap terbentuk. 

Untuk diketahui, Gerindra memiliki 13 kursi DPRD Jatim, PAN 7 kursi dan PKS 6 Totalnya 26 kursi dan cukup untuk mengusung pasangan calon. Jika ditinggal PKS yang cenderung mendukung Gus Ipul - Mas Anas, Gerindra - PAN masih cukup dengan 20 kursi. Tetapi jika ditinggal PAN, Gerindra-PKS hanya 19 kursi dan kurang satu kursi untuk mengusung paslon. 

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Abdul Malik menegaskan, jika Gerindra pada akhirnya nanti tidak mendapat teman koalisi, pihaknya lebih cenderung mendukung poros Gus Ipul - Mas Anas dibandingkan poros Khofifah - Emil, mengapa? 

"Kami lebih memilih Gus Ipul - Mas Anas. Ini karena kami masih berkeyakinan memilih pemimpin itu lebih cocok laki - laki," terangnya, Selasa (28/11).

Menurut politisi yang juga pengacara ini, Gerindra berkomitmen pada aturan partai dan tidak akan menyimpang dari hasil Rakerda.

"Saat itu ada nama Khofifah, Gus Ipul, M. Nuh dan La Nyalla yang diusulkan dalam Rakerda. Khofifah dan Gus Ipul sudah diusung parpol lain, M Nuh tidak berkenan dicalonkan, tinggal nama La Nyalla. La Nyalla tinggal digodok saja dan dipasangkan dengan cawagub dari PAN atau PKS," tuturnya. 

Dia menduga ada skenario besar yang memang membuat Gerindra tidak bisa mencalonkan pada pilgub Jatim. Sinyalemen ini terjadi di Jawa Tengah, Jatim dan Bali. Ini menyangkut kepentingan pilpres 2019.

"Ini kan aneh, dari menteri masih ingin menjadi gubernur, derajatnya kan turun. Ini jelas ada misi khusus untuk pilgub rasa pilpres. Gerindra akan santai-santai saja, kami tidak yakin hanya dua poros. Kami masih yakin ada Poros Emas. Kami sudah berpacaran dan bermesraan, tidak punya etika moral dan etika politik jika PAN dan PKS meninggalkan Gerindra," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...