Skip to main content

Ratusan Tower Bodong Kuasai Damija Milik Pemkot

SURABAYA (Mediabidik) - Menjamurnya tower micro cell pole (MCP) Smartfren 4G disinyalir milik PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) yang bergerak dibidang penguatan sinyal telekomunikasi yang berada di daerah milik jalan (Damija) milik pemkot Surabaya yang belum mengantongi ijin. 

Dari hasil pantauan dilapangan, ada beberapa titik lokasi bangunan tower MCP yang sudah berdiri di area damija milik pemkot, diantaranya, jl Bulak Banteng, Platuk, Kapas Madya, Kenjeran, Menur, Nginden dan A.Yani Surabaya. Ironisnya walaupun sudah disegel karena tidak berijin tower tersebut sudah terpasang box listrik PLN dan perangkat sinyal dan siap beroperasi. 

Seperti informasi yang didapat dari sumber intern PT IBS sebelumnya, bahwa sudah terpasang seratus lebih tower milik milik IBS dan semua tidak berijin.

"Aku punya listnya, di Surabaya sudah ada seratus lebih tower milik IBS yang sudah terpasang, walau ya berijin."terangnya. 

Masih menurut sumber, walaupun sudah disegel tapi tetap nyala. "Jadi, semua seluruh tower sudah ada khususnya dipinggir jalan sudah ada atensi ke salah satu pejabat pemkot, Rp 10 juta per titik. Itu projek lama dan memang dibuat seperti itu, kalau Satpol serius seharusnya dibongkar atau diturunkan semua. "pungkasnya. 

Perlu diketahui, walaupun tower micro cell pole (MCP) milik PT IBS banyak yang sudah disegel oleh PU CKTR karena melanggar perda 7 tahun 2009 tentang bangunan tapi tidak membuat jera para pengusaha jasa komunikasi nakal. Pasalnya banyak tower liar yang sudah terpasang perangkat dan box listrik PLN siap beroperasi, di sinyalir pemasangan segel atau Pol PP line hanya untuk mengelabui masyarakat. Tapi, kenyataannya tower tersebut aktif beroperasi. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...