Komisi B desak Disperindag Jatim Segera Tangani Peredaran Minyak Goreng Curah

SURABAYA ( Media Bidik ) – Masih maraknya peredaran minyak goreng yang tak berkemas atau minyak curah  beredar di pasaran terutama di pasar tradisional, harus mendapat perhatian yang serius dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur (Disperindag Jatim) berdasarkan Permendag No 80 tahun 2014 tentang minyak goreng harus wajib berkemas.

Seperti yang dijelaskan H.M Ka'bil Mubarok,M,Hum,SH.I  Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian,"Memang masyarakat kita lebih memilih minyak goreng yang tak berkemas alias minyak curah, karena mungkin menurut masyarakat harganya murah dan ekonomis, tetapi mereka tidak memikirkan bahwa minyak goreng curah tersebut belum tentu dijamin kebersihan dan keasliannya."jelasnya.

Dia juga menambahkan,"Coba kita lihat para pedagang gorengan yang menjual gorengannya di pinggir jalan, patut diduga bahwa pedagang tersebut menggunakan minyak goreng curah, selain harganya murah dan untungnya lebih lumayan dibandingkan pakai minyak goreng yang berkemas," terang ka'bil di DPRD Jatim , Kamis(25/2).

Namun perlu di jelaskan bahwa minyak goreng curah yang beredar di pasaran ini apa sudah masuk dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM) apa belum,  jika tidak, maka bisa dipastikan sangat berbahaya,karena bisa juga minyak curah tersebut ada campuran bahan kimia yang lain supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harganya murah.

"Ini menjadi tanggung jawab bersama, untuk dinas terkait baik Disperindag dan BPOM untuk turun kelapangan guna memantau secara langsung apakah minyak goreng curah yang beredar di pasaran ini apa sudah dalam pengawasan BPOM ," tegas politisi PKB .

Jika ini dibiarkan, tanpa penanganan yang serius dari dinas terkait, maka sepertinya tak melaksanakan Permendag No 80 tahun 2014, karena ketika sudah ada Permendag yang mengatur minyak goreng wajib berkemas itu berarti minyak goreng curah yang beredar saat ini dipasaran adalah minyak goreng ilegal. Karena itu, pihak Komisi B mendesak kepada stakeholder baik dari pemerintah maupun aparat kepolisian untuk serius melakukan razia menangani peredaran minyak goreng curah atau ilegal yang masih beredar di pasaran.(rofik)