Skip to main content

Komisi C DPRD Jatim dorong Spin Off Bank Jatim Syariah

SURABAYA ( Media Bidik ) - Berkembangnya bisnis berbasis syariah dinilai sebagai peluang bagus untuk diaplikasikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) di bawah naungan Pemprov Jawa Timur. Karena alasan itu, Komisi C DPRD Jatim mendorong proses spin of (pemisahan) Bank Jatim Syariah dari Bank Jatim sebagai perusahaan induk. Pasalnya, prospek perbankan dengan system syariah sangat bagus, terlebih di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya muslim dan sangat religius.

Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan,  progress Bank Jatim Syariah sebagai unit usaha Bank Jatim sangat baik. Karena itu, sudah waktunya Bank Jatim Syariah melakukan spin off. 
" Kami berharap proses spin off Bank Jatim Syariah dapat segera  direalisasikan. Pihaknya mendukung jika spin off akan dipercepat tahun 2016 ini. Prinsipnya lebih cepat, lebih baik karena prospek bisnisnya baik," terang pria yang akrab dipanggil Kang Irwan tersebut.

Politisi F-PKS asal daearah pemilihan kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi ini mengungkapkan respon masyarakat sangat positif terhadap bank syariah. Terbukti saat reses, seringkali dirinya ditanya oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama apakah ada bank pemerintah yang syariah. Pasalnya, disebagian masyarakat masih khawatir menabung di bank non syariah karena ada bunga yang dianggap sebagai riba.

Disamping respon positif masyarakat itu, lanjut Irwan, Bank Jatim Syariah juga berpotensi besar menambah kas Pemprov lewat pendapatan asli daerah (PAD).Oleh karena itu, pihaknya mendukung agar modal sebesar Rp 500 Milliar dapat dipenuhi sebagai syarat untuk spin off. Kebetulan hingga saat ini, Bank Jatim sudah mengantongi sekitar Rp300 Miliar. Jadi tinggal mencari sisa Rp200 Miliar.

"Kita akan dukung Bank Jatim Syariah untuk melakukan spin of dari Bank Jatim. Ini penting agar core bisnisnya juga jelas, yang satu umum, lainnya syariah. Karena potensi nasabahnya juga berbeda. Soal kekurangan dana yang menjadi modal spin of bisa dirembug bareng," tandas Irwan yang juga duduk di Komisi C DPRD Jatim ini yang menangani tentang Keuangan. (rofik)


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more