Libatkan 4000 Pengawas, Bawaslu Kota Surabaya Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024

SURABAYAIMediabidik.Com – Dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024, Bawaslu Kota Surabaya menggelar Apel Siaga Pengawasan pada Minggu, 24 November 2024, di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 4.000 pengawas, termasuk 3.964 pengawas TPS, 153 pengawas kelurahan, dan 93 pengawas tingkat kecamatan.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Tyson, menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan seluruh jajaran pengawas untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama masa tenang hingga penghitungan suara. "Apel siaga ini bertujuan mempersiapkan pengawas di tingkat ad-hoc untuk menjalankan tugasnya, khususnya dalam meminimalisir potensi pelanggaran, seperti praktik politik uang maupun manipulasi suara," ujarnya.

Menurut Novli, patroli pengawasan menjadi instruksi penting yang harus dilaksanakan. "Patroli ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berpotensi melanggar aturan. Selain itu, patroli juga memastikan logistik pemilu, seperti kertas suara, sampai tepat waktu di TPS masing-masing," tambahnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPMHM) Bawaslu Surabaya, Syafiudin, mengungkapkan bahwa terdapat 24 TPS yang terindikasi rawan berdasarkan klasifikasi kerawanan, seperti keberadaan pemilih yang tidak memenuhi syarat, kendala fasilitas di lokasi TPS, hingga TPS yang berada di wilayah rawan bencana. "Beberapa TPS yang rawan bencana seperti di Asamrowo dan Sukomanunggal menjadi perhatian khusus kami," ungkapnya.

Ia juga menyebut ada 265 TPS dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia atau alih status menjadi anggota TNI/Polri. TPS-TPS tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Bubutan, Gunung Anyar, dan Tambaksari.

Lebih lanjut, Syafiudin menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara pengawas TPS dengan KPPS, PPS, dan Panwascam untuk mengantisipasi potensi kerawanan. "Kami terus mengkaji lokasi-lokasi TPS rawan ini agar mitigasi dapat dilakukan, termasuk kemungkinan relokasi jika diperlukan," katanya.

Bawaslu Kota Surabaya juga mengonfirmasi telah melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) secara serentak. "Pendataan jumlah dan klasifikasi APK sedang dilakukan, dan kami akan segera merilis hasilnya kepada publik," pungkas Novli.

Dengan pengawasan ketat dari Bawaslu, diharapkan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2024 berjalan lancar, demokratis, dan bebas dari pelanggaran.(red)

Teks foto : Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Tyson.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog