Skip to main content

DPRD Surabaya Dukung Program Makan Gratis Untuk Anak Sekolah Negeri atau Swasta

SURABAYAIMediabidik.Com– DPRD Surabaya siap mendukung program nasional makan siang bergizi untuk anak sekolah negeri atau swasta yang di gagas Prabowo-Gibran, sebagai implementasi program kerakyatan di seluruh daerah meski harus melakukan re-alokasi anggaran di APBD 2024.

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, bahwa pelaksanaan program makan siang bergizi gratis ini masih dalam pembahasan informal antara pemkot, provinsi dan Kemendagri.

"Kami menunggu perintah dari pusat. Intinya kami siap mendukung meski harus melakukan penggeseran anggaran melalui MPAK. Namun kabarnya akan ada sharing anggaran,"ucap Bahtiyar Rifai kepada para awak media. Rabu (6/11/2024)

Menurut Bahtiyar Rifai, Undang-Undang memperbolehkan melaksanakan MPAK (mendahului) jika program tersebut untuk kepentingan masyarakat dan sifatnya mendesak (urgent).

"MPAK bisa dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua. Tidak boleh di Triwulan ketiga karena itu sudah masuk PAK. Namun pastinya kami juga masih belum tau,"jelasnya.

Terbaru, politisi muda partai Gerindra ini mengaku mendapatkan info jika Presiden akan mengumpulkan seluruh pimpinan DPRD, kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), TNI dan POLRI terkait program tersebut, yang difasilitasi Kemendagri. "Infonya Besok hari Kamis (7/11/2024) di Sentul," ujarnya.

Kesiapan Kota Surabaya (DPRD dan Pemkot) terhadap pelaksanaan program nasional tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya pembahasan antara Pemkot dan tim anggaran DPRD Surabaya.

"Namun masih berupa saran dan masukan. Bahkan sempat membahas soal nominal harga per packnya," tuturnya.

Ada yang menyebut, kata dia, di kisaran 15 ribu. Ini pun juga masih dipertanyakan soal wadah makanan tersebut. Dari apa dan bagaimana dengan sampahnya. Jangan sampai menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

"Karena ini setiap hari. Dalam satu tahun itu ada berapa hari jika dipotong waktu libur. Artinya, ini jumlah sampah yang ditimbulkan juga besar sekali. Namun juga muncul wacana wadah/kotak khusus yang bisa digunakan ulang dengan stempel nama siswa,"jlentrehnya.

Di akhir penjelasannya, Bahtiyar menegaskan bahwa hal ini masih merupakan wacana di internal Pemkot Surabaya dan DPRD, karena kepastian pelaksanaan program dan juklak/juknis nya masih belum ada. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...