"Pertimbangannya apa, karena kita ingin kasus wabah corona ini biar cepat selesai dan masyarakat yang terdampak mendapat haknya tercukupi untuk meringankan beban mereka," ujar Imam Syafi'i Sekretaris Fraksi Demokrat – NasDem DPRD Surabaya, Selasa (21/4/20).
Dengan adanya Pansus, kata Politisi NasDem ini, bisa lebih membantu bersama sama dengan pemerintah kota, kata Imam, pihaknya melihat contoh sampai hari ini untuk dampak sosial untuk pengobatan, pihaknya ingin penanganan covid-19 harus serentak.
"Jangan hanya cuma kemudian ditangani dampak sosial tapi penyebab orang sakitnya tidak ditangani dengan baik," ungkapnya.
Contohnya, Imam mengaku kaget sampai hari ini kepala Dinas Kesehatan kemarin menyebutkan, ada kebutuhan 6000 rapid test tetapi kemudian sudah disumbang 1000 sekian artinya kurang 4000 sekian.
"Ketika kita tanya apakah kekurangan 4000 sekian ini, sudah proses atau sudah pengadaan rapid testnya, ternyata baru proses," paparnya.
Lanjutnya, tidak sama atau tidak klop, dan pihaknya tidak menuduh Wali Kota bohong, tetapi tidak sama apa yang disampaikan dua pekan lalu ketika rapat dengan anggota DPRD Surabaya.
"Bahwa pemkot sudah pesan, sejak sebulan sebelumnya tapi barangnya tidak datang," katanya.
Hal ini, Imam menilai, menunjukkan pemkot tidak serius menangani covid-19 dari sisi tersebut, mulai dari mencari penyebab dan mengobatinya siapa atau warga yang sakit sehingga setidaknya bisa disembuhkan.
"Hal itu sepertinya kami tidak dianggap, padahal kami anggota dewan sudah berulang kali memberikan masukan yang menurut kami konskruktif dan masuk akal," ungkapnya.
Masukan ini, menurut Imam, dibuat berdasarkan temuan teman teman anggota dewan maupun konstituennya anggota dewan yang turun ke lapangan dan banyak temuan temuan tidak sama yang disampaikan oleh pemkot.
"Oleh karena itu, kami memberi masukan tetapi ternyata masukan itu masih dianggap angin lalu oleh pemkot," ucap dia.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, penanganan covid-19 di Surabaya dinilai belum jelas baik dari aspek pencegahan, penindakan maupun dampak sosial yang timbul karena penyakit virus covid-19.
"Sampai hari ini percepatan penanganan masih belum jelas. Baik dari aspek pencegahan, penindakan maupun dampak sosialnya," ujar Arif Fathoni.
Berkaitan dengan itu, Fathoni mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam percepatan penanganan covid-19 agar yang diprediksi oleh pemerintah, puncaknya bulan Juni ini segera bisa tertangani dengan baik karena ada sinergitas antara DPRD dengan pemkot.
"Ini hal yang sangat urgent. Karena selama ini kita melihat antar OPD satu dengan OPD lainnya belum bisa bekerja dengan sinergi," ungkapnya.
Fathoni menjelaskan, tugas dewan adalah memberikan informasi melakukan pemantauan dan pengawasan secara komprehensif sehingga penkot bisa bekerja dengan baik.
"Mudah mudahan wabah ini bisa berakhir dari bumi indonesia," tukas dia.
Terkait sejumlah fraksi mengusulkan pansus di dalam percepatan penanganan pandemi covid-19. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti lebih melihat bagaimana saat ini DPRD Surabaya dengan Pemkot Surabaya memperkuat persiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berjalanblebih efektif.
"Jadi itu yang saya pikirkan. Katakanlah sekarang proses PSBB dari Kementerian Kesehatan, diterbitkan Pergub dan Perwali. Teknisnya seperti apa dan ada masa sosialisasi hingga awal April PSBB diterbitkan," terang dia.
Lanjutnya, sehingga ketika PSBB dilakukan Pemkot Surabaya di hari pertama sudah benar-benar efektif dan siap.
"Jadi tidak ada lagi pertanyaan warga bedanya diterapkan PSBB dan sebaliknya. Jadi saya kira ini yang menjadi fokus bersama-sama. Saya berharap teman-teman dewan memberikan masukan konstruktif kepada pemkot minta tolong sangat diperhatikan," pungkasnya.(pan)
Comments
Post a Comment