Skip to main content

Tidak Mempunyai Surat Tugas, JPU Kejari Surabaya Enggan Bertanya ke Saksi Ahli

SURABAYA (Mediabidik) - Sidang lanjutan kasus penembakan mobil pejabat Pemkot Surabaya yang digelar hari ini, Senin (21/5/2018), kuasa hukum terdakwa Royce Muljanto menghadirkan saksi ahli psikiater Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho. Sidang yang digelar di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya ini diketuai oleh Anne Rusiana SH, M.Hum dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakosa dari Kejaksaan Negeri Surabaya. 

Ada yang menarik terjadi saat Hakim Ketua Anne Rusiana menanyakan terkait surat tugas dari saksi ahli. Ada sedikit kepanikan yang yang terlihat dari kuasa hukum dan saksi ahli yang tidak mengira jika surat tugas diperlukan sebelum memberikan keterangan sebagai saksi ahli. 

" Tidak ada yang mulia, " ucap Agnes lirih. 

Kuasa hukum terdakwa selanjutnya menanyakan terkait kejiwaan terdakwa kepada saksi ahli. Saat dia memeriksa kejiwaan terdakwa setelah adanya kejadian penembakan tersebut.  

" Saya melakukan pemeriksaan kepada saudara Royce atas permintaan penyidik Polrestabes Surabaya dan setelah saya observasi dan diagnosa saya simpulkan bahwa saudara Royce mempunyai gangguan jiwa berat, " jelas dokter psikiater RS. Bhayangkara tersebut. 

Lebih lanjut Agnes mengatakan jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan tidak boleh di hukum atau dipenjara, dia mengibaratkan bahwa seorang anak yang nakal bisa di hukum,  namun jika anak tersebut sakit harus di obati.  

Ketika giliran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya Ali Prakosa di beri kesempatan bertanya oleh hakim ketua Anne Rusiana, dengan tegas jaksa kelahiran Cepu tersebut menolak memberikan pertanyaan kepada saksi ahli karena tidak membawa surat tugas. 
" Karena saksi ahli tidak bisa menunjukkan bukti surat tugas resmi terkait kehadirannya di persidangan ini,  JPU tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli yang mulia," tegas Jaksa Ali. 

Seperti diketahui, kasus penembakan mobil pejabat pemkot Surabaya berawal dari sakit hati terdakwa karena bengkel motor gede (Moge) miliknya di bongkar oleh Satpol PP pemkot Surabaya, karena dianggap melanggar garis sepadan yang ditentukan. (jak)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...