Dewan Jatim Desak Pemprov Terbitkan Pergub Perlindungan Petani

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Jatim desak Gubernur segera terbitkan Pergub untuk perlindungan petani, sedangkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah lama ada, Perda itu telah ditetapkan sejak 18 Juni 2015 lampau, juga sudah diundangkan pada 25 Juni 2015. Namun, perda tersebut masih butuh aturan turunan sebagai payung hukum pelaksanaannya.

"Perda nomor 5 tahun 2015 itu masih butuh aturan turunan sebagai payung hukum pelaksanaannya yaitu berupa Pergub (Peraturan Gubernur) yang sampai sekarang belum juga turun," ungkap Chusainuddin, Anggota Komisi B DPRD Jatim.

Wakil rakyat dari Dapil VI (Kediri, Tulungagung, Blitar) ini pun mendesak agar Pergub tersebut harus segera dibuat. "Saya berharap Pergub segera dibuat mengingat para petani sudah lama menunggu. Dengan diundangkannya perda ini akan memberikan jaminan dan peningkatan kesejahteraan para petani," ungkap politisi asal PKB ini.

Ia menambahkan, dalam kesempatan jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) hal-hal itu perlu disampaikan. Pihaknya akan terus mendorong upaya memberdayakan petani. Semua itu diperlukan agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas serta efektifitas pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah.

"Dalam hal ini petani yang dimaksud adalah, satu, petani yang melakukan sendiri tapi tidak memiliki lahan sendiri. Kedua, petani yang punya lahan sendiri tapi kurang dari 2 hektare. Serta ketiga, peternak rakyat," urai Chusainuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/5).

Selain itu perlu juga perlindungan komoditas unggulan yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah, cabai dan sapi. "Perlindungan petani itu juga berupa asuransi pertanian dalam bentuk bantuan premi oleh pemprov," tutur dia.

Perda tersebut, kata Chusainuddin, harus sering disosialisasikan kepada para petani agar mengetahui program dan mau ikut asuransi pertanian. Dengan begitu, petani yang gagal panan dapat dicover oleh asuransi. 

"Sosialisasi perda harus ditingkatkan. Pergub menjadi cantolan hukum dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Selain gagal panen, problem saat ini adalah susahnya mendapatkan tenaga kerja untuk menggarap sawah. Masyarakat yang biasanya menjadi petani, kini beralih ke pekerjaan bidang lainnya. Dengan kelangkaan tenaga kerja penggarap sawah, sangat dibutuhkan banyak alat tanam dan alat panen. Dengan begitu, lahan pertanian tetap tergarap dan tidak terjadi krisis pangan. (Rofik)