Skip to main content

Oknum Kabid RHU Dinas Pariwisata Peras Pengusaha Karaoke

SURABAYA – Dalih menanyakan kelengkapan perijinan RHU ternyata di salahgunakan untuk memeras, itulah yang dilakukan Fauzi M.Yos Kabid Rekreasi Hiburan Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya kepada salah satu pengusaha tempat hiburan Karaoke keluarga yang ada di wilayah Kecamatan Rungkut sebesar Rp 10 juta, dengan dalih bahwa uang tersebut merupakan uang denda dan menganggap tempat RHU tersebut tidak mempunyai ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata( TDUP ).
Berdasarkan data dan keterangan sumber koran ini menyebutkan bahwa tempat Karaoke tersebut mempunyai ijin Tanda Daftar Ijin Pariwisata (TDIP) yang masih berlaku sampai tahun 2015 dan semenjak ada perubahan perijinan dari TDIP ke TDUP mereka sudah mengurus ijinan tapi sampai sekarang belum selesai padahal sudah sebulan lebih sedangkan untuk proses perijinan hanya empat belas hari kerja.
" Tempat Karaoke keluarga tersebut sudah mempunyai ijin Tanda Daftar Ijin Pariwisata(TDIP) yang masih berlaku sampai tahun 2015 , semenjak adanya perubahan perijinan dari TDIP ke TDUP kita sudah melakukan pengajuan perubahan perijinan dan sekarang masih dalam proses, padahal sudah sebulan lebih seharusnya ijin tersebut sudah keluar dari minggu lalu, karena proses pengurusan perijinan empat belas hari kerja,"terangnya
Saat koran ini menghubungi Fauzi M.Yos Kabid Rekreasi Hiburan Dinas Pariwisata untuk klarifikasi terkait masalah tersebut melalui ponselnya, yang bersangkutan tidak mau mengangkat ponselnya. ( Topan )

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...