"Sebenarnya banyak anggota dewan yang terkejut dengan kebijakan ini. Karena kebiasaan masyarakat kita walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin. Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri. Karenanya atribut Keluarga Miskin itu ditinjau ulang," tegasnya pada Kamis (19/01/2023).
Adi menambahkan kebijakan itu tidak sesuai dengan komitment pemerintah kota dan DPRD khususnya di Komisi D.
"Komitmentnya adalah dengan barcode. Karenanya saya berharap agar dikembalikan ke komitment awal pada saat pembahasan yaitu penandaan berupa barcode," jelasnya.
Selain itu Adi juga menyoroti warna stiker yang didominasi merah. Bisa digunakan warna yang netral.
"Warnanyapun silahkan jangan cuma warna merah. Karena banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu ungu atau putih," imbuhnya.
Lebih lanjut Ketua DPC PDIP Surabaya itu mengatakan, dewan sekarang tengah berkonsentrasi menyoroti pengurangan penerima bantuan permakanan. Seiring dengam banyaknya pengaduan soal itu.
"Seperti anak yatim yang menerima permakanan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Apa indikasi yang menunjukkan mereka ini berubah statusnya, sehingga tidak lagi menerima per makanan. Begitu juga dengan lansia yang tidak mampu," ujar Adi.
Adi berharap bantuan permakanan mencapai plafon maksimal, sesuai yang sudah dianggarkan APBD kota Surabaya. Yaitu sebesar Rp 113 milyar. (red)
Teks foto : Petugas Dinas Sosial menempelkan stiker keluarga miskin di salah satu rumah warga.
Comments
Post a Comment