Skip to main content

Ini Penjelasan Plt Dirut RSUD Soewandhie Tentang Dugaan Un-prosedural Pengadaan Alkes

Mediabidik.com - Dr Billy Plt. Direktur Utama RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya sempat menyanggah terkait dugaan un-prosedural terkait pengadaan dua set alat kesehatan (Alkes) di instansinya yang dianggarkan lebih dari Rp.60 miliar.

Dalam penjelasannya terkait gelaran Beauty Contest (Presentasi) yang harus diulang, Billy beralasan waktu presentasi pertama, ahli dari BPFK (Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan) yang hadir tidak mewakili lembaga BPFK.

"Waktu presentasi itu, orang teknik ini semula namanya pak Dedi, sebetulnya orang di BPFK. Tapi aku mau yang sesuai aturan, itu bukan orang BPFK nya, tapi BPFK nya yang menentukan. Jadi bukan ragu kepada orang ini," jelas Billy. 

Billy mengakui, orang ini (Pak Dedi, red) ahli atau jago dalam hal elektronik dan ada yang jago masalah imaging. "Nah, kita ini mau beli yang Imaging, karena itu aku bersurat lagi ke BPFK untuk meminta pendapat ahli Imaging," katanya.

"Itu alasannya kenapa diadakan dua kali," tambah Billy.

Ditanya terkait surat tugas BPFK, pak Dirut menyatakan bahwa pada presentasi yang pertama, pak Dedi tidak berani pakai Kop BPFK, dan tidak ada surat tugas.

"Kalau pak Dedy. Pihak RS selama ini mengundang atas nama pribadi. Itu salah kami. Sehigga beliau memberikan expertise tidak atas nama BPFK," jelas Pak Dirut ketika dihubungi kembali lewat sambungan Whatsapp, Jumat (25/3/2022). 

"Padahal kami institusi Pemerintah harus An. lembaga. Karena yang salah kami. Kami mengulang dengan mengundang BPFK. Selama ini kita salah mas," tulisnya lagi dengan beberapa singkatan.

Terkait masalah ini, Billy menyarankan untuk mencari informasi ke BPFK langsung. "Silahkan tanya ke BPFK, "tandasnya.

Nah, dari hasil investigasi di lapangan menemukan bahwa pak Dedi yang dimaksut atau Tri Dedi Setyawan, ST. M.Kes (Teknisi elektromedis ahli muda/JFT) adalah benar ditugaskan lembaga BPFK untuk menjadi narasumber dalam presentasi pengadaan MRI dan Cathlab tahun 2022 RSUD DR. Mohamad Soewandhie. Kenyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan dr. Billy bahwa pak Dedi tidak punya surat tugas dari BPFK Hal ini dikuatkan dengan temuan surat tugas yang ditanda tangani oleh kepala Balai, Khairul Bahri, ST.MKM.

Kemudian, saat ditanya isu yang beredar bahwa ada setoran dana awal dari penjual produk untuk ikut presentasi, hal ini tidak terjawab. Dr. Billy hanya memastikan bahwa proses pengadaan sudah benar, maka dari itu Ia berinisiatif untuk meminta pendampingan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu, terkait merk yang sudah ada di Blanko, dr. Billy menjelaskan itu hanyalah perbandingan. Padahal, kalaulah memang hanya perbandingan, kenapa hanya satu merk yang ditulis, sedangkan yang mengikuti presentasi ada beberapa merk lain.(red) 

Teks foto : Dr Billy Plt Dirut RSUD Dr Mohammad Soewandi (tengah) di dampingi staf. 

------------------------------------------------------------
CATATAN REDAKSI : 
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi hak jawab ,sanggahan ,dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediabidik@gmail.com. Terima kasih.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...