Peringati Hari Santri, KPU Gelar Kegiatan Goes To Pesantren

SURABAYAIMediabidik.Com - Minggu (22/10), KPU Surabaya menggelar kegiatan KPU Goes to Pesantren sekaligus Pemutaran Film "Kejarlah Janji". Kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Huda, Sencaki, Surabaya ini berlangsung secara serentak di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan bertepatan dengan hari Santri Nasional dengan sasaran pemilih kelompok keagamaan, sekaligus menyambut semakin dekatnya hari Pemilu Tahun 2024.

"Sosialisasi melalui media audio visual yang mudah dipahami oleh pemilih ini berkontribusi besar dalam kesuksesan Pemilu," harap Nur Syamsi.

Film "Kejarlah Janji" merupakan film pendidikan pemilih yang disutradarai oleh Garin Nugroho, dan dibintangi oleh sederet artis mulai Ibnu Jamil, Cut Mini, hingga Shenina Cinnamon.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menambahkan

KPU goes to pesantren merupakan bagia dari osialisasi pendidikan pemilih, yang sekaligus ikut serta merayakan Hari Santri Nasional 2023. Bersama ratusan santri Ponpes Nurul Huda Sencaki Surabaya, menggelar nonton bareng film "Kerjarlah Janji".

"Sebuah film yang berisi pendidikan pemilih, sekaligus mengajak menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024 akan datang" urainya.

Subairi menambahka , film yang dibintangi Cut Mini dkk ini, juga mengandung selera humor yang tinggi dan syarat nuansa ajakan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Penting, terlebih buat kalangan santri yang nantinya juga akan menggunakan hak pilihnya, menjadi pemilih pemula di Pemilu yang jatuh di hari Rabu, 14 Februari 2024.

"Akhirnya, kami ucapkan Selamat Hari Santri 2024, Ayo bersama-sama kita Sukseskan Pemilu 2024" tambahnya. (kpusby)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog