Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya yang juga anggota Pansus Reklame, Adi Sutarwiyono mengatakan, dewan berusaha memberikan solusi terbaik dari masalah diskriminasi perijinan reklame yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, karena dibeberapa perijinan yang lain dikeluarkan prinsip sekali seumur hidup atau selamanya.
Misalnya, tambah Adi Sutarwiyono, ijin mendirikan tower telekomunikasi sebelumnya berlaku jenjang waktu, jadi misalnya setiap tahun harus bayar. Namun setelah adanya revisi Perda IMB, maka ijin tower saat ini berlaku seumur hidup.
"Sementara ijin reklame berlaku hanya setiap tahun, jelas ini diskriminasi. Ini yang kita desak ke Pemkot Surabaya agar ijin reklame juga dibuat berlaku selamanya." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (10/05/19).
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebelumnya pajak reklame dibayar diawal untuk waktu 12 bulan kedepan, atau setiap tahun pengusaha reklame harus bayar pajak. Dengan revisi kembali Perda Reklame ini, dewan meminta Pemkot Surabaya agar ijin reklame cukup satu kali seumur hidup.
Mantan wartawan yang kini kembali terpilih menjadi anggota legislatif periode 2019 -2024 mengatakan, pendapatan asli daerah Pemkot Surabaya dari sektor reklame sama sekali tidak hilang, jika ijin reklame berlaku seumur hidup.
Pasalnya, ujar Awi, sudah kewajiban negara dalam hal melayani perijinan bagi warga negaranya. Jadi, kewajibannya dahulu harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, soal restribusi bisa menyusul.
Jadi, tambah Awi, soal IMB reklame memang tidak ada setiap tahun atau lima tahunan harus bayar, hanya di Surabaya saja hal tersebut terjadi.
Contoh, bangun hotel setinggi apapun kan IMB nya tetap seumur hidup, tidak ada bangunan hotel setinggi 20-30 lantai lantas IMB dibuat termin setiap tahun, ngak mungkin.
"Jadi soal reklame kita akan desak Pemkot, jangan ada diskriminasi perijinan." ungkapnya.(pan)
Comments
Post a Comment