Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak 37 Miliar Rupiah

SURABAYA(Media Bidik) - Insentif atau pembebasan pajak itu diberikan atas dasar kebijakan Gubernur Jawa Timur yang dimulai 1 Desember 2014 - 28 Februari 2015 lalu. Pemprov Jawa Timur memberikan pembebasan denda pajak Rp 37 miliar lebih kepada pemilik kendaraan bermotor di Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan Aris Sunarya Kabid Pajak Dinas Pendapatan (Dipenda) Jatim mengatakan, pembebasan pajak yang diberikan Pemprov Jawa Timur itu diantaranya pembebasan pokok Biaya Balik Nama (BBN) 2 serta pembebasan denda dan pembebasan bunga.

"Keseluruhan pembebasan denda pajak yang diberikan Pemprov Jawa Timur mencapai 37 miliar 439 juta 420 ribu 663 rupiah," jelas Aris.

Ditambahkan Aris, Dengan adanya program insentif pajak itu, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari BBN 2 mencapai Rp 32 miliar 519 juta rupiah lebih.

Sementara untuk penerimaan PKB dari Pembebasan Denda Pajak mencapai Rp 90 miliar 685 juta lebih.

"Dari program keringanan denda pajak yang diberlakukan Pemprov Jawa Timur itu, total penerimaan pajak yang didapat Pemprov Jawa Timur mencapai 123 miliar 205 juta 580 ribu 350 rupiah," papar Aris.

Aris juga menjelaskan, untuk wilayah paling tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotornya khusus dari pembebasan Bea Balik Nama atau BBN 2 diduduki Malang Selatan di susul wilayah Surabaya, Tulungagung dan Nganjuk.

"Tingginya angka penerimaan pajak di wilayah-wilayah itu membuktikan kalau kesadaran warganya dalam membayar pajak sudah sangat bagus dan terus meningkat," pungkas Aris Sunarya Kabid Pajak Dipenda Jatim.(pan)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog