Skip to main content

Alkes Impor Ilegal Sudah Beredar di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Jatim

SURABAYA(Media Bidik) – Setelah beredar di Rumah Sakit wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi (Jabotabek) kini Alkes Impor  ilegal Vp Shunt asal Jepang beredar luas di rumah sakit Pemerintah dan Swasta yang ada di Jawa Timur, modus peredaran alkes impor ilegal dibeberapa Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ada di Jawa Timur dengan mengunakan jasa dokter spesialis bedah syaraf, dengan cara menjual  Alkes Vp Shunt ilegal kepada pasien Hidrofalus(Kepala Membesar), untuk mengurangi kelebihan cairan dalam otak  pasien.

Peredaran Vp Shunt impor  ilegal produk Fuji Set Jepang di Jawa Timur di sinyalir melalui salah satu dokter spesialis bedah saraf yang bertugas di RSUD Dr Soetomo Surabaya sekaligus pemilik Brain Clinic Surabaya, yang dibantu salah oknum PNS  bernama Retno yang bertugas dibagian sekertariat bedah saraf RSUD Dr Soetomo. Inilah nama – nama rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Jawa Timur yang mengunakan alat Vp Shunt Fuji Set Impor ilegal adalah, RSUD Ibnu Sina Mbunder Gresik, Rumah Sakit PHC Perak, Rumah Sakit Adi Husada, Rumah Sakit Husada Utama, RSUD Dr Soetomo, Rumah Sakit Bedah Manyar dan Brain Clinic Surabaya.

Seperti yang diungkapkan sumber media ini mengatakan,"Peredaran Vp Shunt impor ilegal yang ada di Jatim melalui salah satu dokter spesialis bedah saraf yang bertugas di RSUD Dr Soetomo, sekaligus pemilik Brain Clinic Surabaya, karena seluruh dokter  bedah saraf yang ada di Jawa Timur apabila membutuhkan alat tersebut,  semua beli ke dia, dan pemesanan dan pembayaran ke PT Nitra dia dibantu oleh salah satu PNS yang bernama Retno yang bekerja disekertariat bedah saraf RSUD Dr Soetomo, "ungkapnya

Lanjut sumber,"Walaupun sudah tau kalau barang tersebut ilegal, karena belum memiliki IPAK dan ijin edar dari Departemen Kesehasan RI, tetapi masih saja dilanggar, karena dari hasil penjualan alat tersebut mereka mengambil untung dua kali lipat dari karena harga pokok, karena harga pokok Vp Shunt per set  dari PT Nitra sebesar dua juta lima ratus ribu, mereka jual ke pasien dengan harga Rp 5 Juta per setnya  "tandasnya

Saat media ini konfirmasi masalah tersebut ke Jarmasjah Joesof selaku owner dan juga Direktur PT Nitra Farmasi, Selasa (3/3) melalui ponselnya mengatakan,"Saya tidak bisa komentar mas, karena semua sudah saya serahkan ke Efendi Ajis selaku penanggung jawab dan harus satu pintu,"terangnya

Diwaktu bersamaan saat media ini korfirmasi ke Retno yang diduga sebagai  saksi kunci terkait peredaran alkes impor ilegal di Jawa Timur membantah,"Saya kurang tau terkait masalah tersebut, iyakan itu bukan saya, ya sampean tanyakan saja ke yang memberi informasi, saya kurang tau itu, dan hanya sekertariat bedah saraf saja,"bantahnya, sembari mengahkiri pembicaraan.

Sementara itu saat media ini konfirmasi ke Dodo Anondo selaku Direktur RSUD Dr Soetomo sekaligus wakil dari IDI(Ikatan Dokter Indonesia) Jatim terkait masalah tersebut melalui ponselnya, yang bersangkutan tidak pernah menjawab. (Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...