Hal itu, disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat-NasDem Imam Syafi'i saat membacakan pandangan umum dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya, pada Rabu (31/7/24).
Imam memaparkan, Fraksi Demokrat-NasDem sepakat bila penetapan APBD 2025 tidak menabrak aturan.
Sebab, beber Imam dasar penetapan APBD itu berdasarkan Permendagari.
"APBD yang biasanya ditetapkan 10 November akan dimajukan, karena biasanya dasar bahan penetapan APBD berdasarkan Permendagari,"kata Imam.
"Sepanjang tidak menabrak aturan, kami setuju, karena itu mohon nantinya Pak Walikota (Eri Cahyadi) menjelaskan dasar-dasarnya, sehingga demi kebaikan kita semua, rencana itu bisa dilaksanakan sepanjang tidak merusak, tidak menabrak aturan hukum." tegas Imam.
Saat dikonfirmasi, Walikota Eri Cahyadi malah mengaku tidak tahu terkait rencana dimajukannya penetapan APBD Surabaya 2025 tersebut.
"Enggak tahu aku malahan," sergah Eri usai Paripurna.
Setelah didesak lagi Eri pun angkat suara. Dia menjelaskan, di dalam aturan APBD tahun 2025 maksimal ditetapkan bulan November. Sedangkan di daerah lain penetapan APBD dilakukan Agustus.
Untuk Surabaya, sambung Eri dilakukan di momen 10 November. Sehingga di dalam aturan tidak boleh lebih dari bulan November.
"Di Surabaya biasanya 10 November, itu yang kita bahas, jadi Insyaallah di dalam aturan tidak boleh lebih dari bulan November," demikian Eri Cahyadi. (red)
Comments
Post a Comment