P3I Jatim Sambut Positif Rencana Pemkot Permudah Ijin Reklame Melalui Aplikasi

SURABAYAIMediabidik.Com - Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Provinsi Jawa Timur (P3I Jatim) meyambut positif kebijakan Pemkot Surabaya yang permudah pengurusan izin reklame dengan aplikasi Surabaya Single Window (SSW) Alfa.

Sebelumnya nya Jumat kemarin (17/11/2023) Pemkot Surabaya menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah lelah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan (adminduk), serta perizinan lainnya. Semua itu dapat diproses hanya dengan satu genggaman melalui aplikasi.

Salah satu aplikasi yang bisa diakses adalah Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Aplikasi milik Pemkot Surabaya ini, dapat mengakomodir semua perizinan di Kota Pahlawan. Salah satunya, bisa untuk mengurus perizinan pemasangan reklame.

"Saya meng-apresiasi kemudahan pengurusan ijin reklame yang di berikan oleh Pemkot Surabaya kepada pelaku usaha Reklame. Ini tentu akan menggairahkan usaha reklame di Surabaya," ujar Bidot Suhariyadi, Wakil Ketua P3I Jatim di Surabaya, Sabtu (18/11/2023).

Ia menambahkan, kedepannya kerjasama Pemkot dan pelaku usaha Reklame Surabaya bisa ditingkatkan kembali, supaya iklim usaha Reklame menjadi lebih baik lagi.

Bidot menerangkan, kondisi iklim usaha pasar reklame Bilboard tahun ini 2023 masih tetap normal seperti tahun tahun sebelumnya pasca pandemi Covid-19.

Hanya saja, kata Bidot, dirinya mengakui secara general selama tahun 2023 market bisnis reklame di Surabaya relatif sedikit menurun, namun P3I optimis pasar reklame masih bisa terus tumbuh hingga akhir tahun ini.

"Ada sedikit penurunan sebesar 2 persen, karena dipengaruhi oleh market yang direbutkan oleh reklame di medsos dan televisi streming," ungkap Bidot Suhariyadi.

Bidot berharap dengan kebijakan Pemkot Surabaya yang mempermudah pengurusan izin reklame via SSW Alfa, pangsa pasar reklame terus tumbuh signifikan.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, mengurus izin reklame melalui aplikasi SSW Alfa ada banyak kelebihan yang didapatkan pemohon.

"Diantaranya, efisien waktu, mengurangi biaya, dan usaha yang diperlukan selama proses pengurusan izin, serta memungkinkan pemohon terlibat secara aktif dalam proses perizinan," pungkas Hidayat Syah. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog