Skip to main content

OPOP Expo 2023 Dibuka, Bank Jatim Launching KUR Syariah

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus mendukung perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur mengingat potensinya yang cukup besar. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Jatim bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaunching KUR Syariah Bank Jatim dalam rangkaian kegiatan pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2023, pada Kamis (9/11/2023) malam, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dan SEVP Usaha Syariah Bank Jatim Umi Rodiyah.

Tak hanya melaunching KUR Syariah saja, pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur bersama dengan Direktur Utama Bank Jatim juga menyerahkan secara simbolis penyaluran KUR Syariah kepada beberapa debitur Bank Jatim. Antara lain kepada Pusat Bisnis UINSA Surabaya sebesar Rp 500 juta, kemudian kepada Koperasi Pondok Pesantren Darul Ulum Tlasih Sidoarjo sebesar Rp 50 juta, dan yang terakhir kepada Gabungan 55 Nasabah Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya sebesar Rp 7 miliar. 

Busrul menjelaskan, akses pembiayaan kepada para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) harus dibuka selebar-lebarnya. "Semoga dengan penyaluran KUR syariah dari Bank Jatim ini, bisa menjadi sebuah ikhtiar agar para pelaku UMKM di Jawa Timur bisa naik kelas dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur," paparnya.

Menurut Busrul, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim senantiasa terus berinovasi tanpa henti untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. UUS Bank Jatim juga berperan aktif dalam mendukung Program Nawa Bakti Satya Gubernur Jawa Timur, yaitu Jatim Berdaya. Salah satunya, berkolaborasi dengan OPOP Jawa Timur untuk penerbitan kartu ATM co-branding OPOP, layanan samsat OPOP Jawa Timur, penerbitan kartu santri digital, dan layanan agen laku pandai syariah di koperasi pondok pesantren Jawa Timur. 

Selain itu, pihaknya juga turut aktif dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Hal tersebut diwujudkan lewat sinergi dengan berbagai lembaga. Seperti Halal Industrial Park Sidoarjo, Forum Kerja Sama Koperasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga lainnya. "Kami berkomitmen akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi memajukan ekonomi syariah di Jawa Timur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Khofifah menuturkan, pondok pesantren kini tak hanya menjelma sebagai lembaga pendidikan rakyat, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, melalui program OPOP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong kemandirian ekonomi pesantren untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "OPOP ini merupakan salah satu keseriusan kita membaca ekosistem di dalam pesantren, ekosistem di luar pesantren dan ekosistem di luar negeri. Sehingga dari situ kita bisa meningkatkan potensi di sekitar kita," ungkapnya.

Beragam acara diselenggarakan untuk memeriahkan event OPOP Expo 2023, antara lain Pameran Produk Unggulan anggota OPOP yang dikurasi dan terdiri dari Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur. "Dengan diselenggarakan kegiatan pameran OPOP EXPO tahun 2023 ini, semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal produk-produk unggulan Pondok Pesantren Jawa Timur," tambah Khofifah. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaunching KUR Syariah Bank Jatim dalam rangkaian pembukaan OPOP Expo 2023.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...