Skip to main content

P3I Jatim Berharap Raperda Inisiatif Tidak Memberatkan Pengusaha Reklame


Mediabidik.com – Ditengah pembahasan raperda inisiatif tentang perubahan Perda No.5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame di kota Surabaya. Perhimpunan Pengusaha Periklanan (P3I) Jawa Timur meminta kepada Pemkot Surabaya agar ada keringanan tarif pajak.

Wakil Ketua P3I Jatim bidang Industri Media Luar Ruang, Bidot Suharyadi mengatakan, ditengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sulit selama pandemi Covid-19, tarif pajak reklame diakui cukup memberatkan pengusaha reklame.

"Secara general, pembayaran pajak bagi usaha reklame atau periklanan kontribusinya sekitar 60% dari total biaya produksi plus gaji karyawan. Nah, jika tarif pajak kembali dinaikan ini tentu akan memberatkan pengusaha reklame. "ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (03/03/21).

Ia menjelaskan, melalui raperda inisiatif tentang Perubahan Perda No.5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame di Surabaya, P3I Jatim menilai bahwa Perda yang lama sudah relatif baik, namun jika ada perubahan kami minta itu lebih kepada penyempurnaan saja.

"Misalnya ada pasal yang belum sempurna, ya disempurnakan jadi tidak serta merta harus dirubah, jangan sampai ada pasal lain yang memberatkan para pengusaha reklame." tegasnya.

Saat ditanya pasal apa yang meringankan pengusaha reklame, Bidot Suharyadi mengatakan, untuk Perda yang lama misalnya, soal estetika kota dengan banyaknya berdiri papan reklame, kami lihat penataannya sudah bagus. Selain itu, soal pajak kami pengusaha reklame rutin membayar pajak tidak pernah telat. 

"Jadi selama ini aturan soal reklame oleh Pemkot Surabaya, kami pengusaha reklame sudah mengikuti dengan tertib aturannya. Jadi soal Raperda Reklame kami minta lebih menyempurnakannya saja, jangan sampai di revisi total." terangnya. 

Bidot kembali menambahkan, P3I Jatim berharap kepada Pemkot Surabaya agar ada regulasi soal tarif pajak, karena tarif yang ada sekarang ini sangat mahal. 

"Melalui Raperda Tentang Perubahan Perda No 5 Tahun 2019 ini, kami harap tidak sampai memberatkan pengusaha reklame. Terlebih soal tarif pajak kami berharap ada regulasi penurunan tarif pajak." ungkapnya.(pan)

Foto : Wakil Ketua P3I Jatim bidang Industri Media Luar Ruang, Bidot Suharyadi.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more