Skip to main content

Dishub Berharap Ada Sinergi Dengan Pemprov Jatim Disektor Transportasi dan Jalan


Mediabidik.com
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya berharap kepada Pemprov Jawa Timur, agar lebih meningkatkan fasilitas publik transportation atau transportasi umum yang berada di Kota Surabaya, juga sarana dan prasarana jalan.

Dari situs dishub.surabaya.go.id dari hasil rencana kerja Dishub Kota Surabaya sampai tahun 2022 salah satunya adalah, peningkatan layanan angkutan umum, penyediaan prasarana transportasi, peningkatan fasilitas, kelengkapan dan prasarana jalan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, kedepan kami berharap ada sinergi antara Dishub Kota Surabaya dengan Pemprov Jatim soal penataan Angkotan Kota (Angkot).

"Karena banyak pekerja atau karyawan yang domisilinya di luar Kota Surabaya, tapi bekerjanya di Surabaya. Ini harus kita fasilitasi dengan keberadaan transportasi yang sangat baik." ujarnya di Surabaya, Sabtu (06/03/21).

Irvan Wahyudrajad menambahkan, Dishub Kota Surabaya ingin Pemprov Jatim meningkatkan layanan angkutan umum. Sebagai contoh bus warna hijau jurusan Mojokerto-Surabaya, kalau bisa kondisi bus nya lebih baik lagi demi kenyamanan penumpang.

"Juga bus yang jurusan Malang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, itu sudah saatnya ditingkatkan lagi kondisi angkutan umumnya. Untuk itu kami berharap Pemprov Jatim mau merevitalisasi angkutan umum luar Kota Surabaya." tegas Irvan Wahyudrajad.

Dirinya menjelaskan, dari kondisi jalan yang dilalui bus hijau antar kota, 91% jalan milik Pemkot Surabaya, dan 8% jalan nasional, sisanya merupakan jalan Pemprov Jatim. 

Sementara, kata Irvan, Jalan provinsi yaitu, Jalan Joyoboyo, Mastrip, dan jalan Gunungsari. 

"Selebihnya jalan milik Pemkot Surabaya, nah Ini jika Pemprov Jatim tidak meningkatkan kondisi bus antar kota tentu berakibat pada kerusakan jalan. Padahal jalan yang dilalui bus antar kota, mayoritas adalah jalan Pemkot Surabaya, yang jalan Pemprov kurang lebih hanya hampir 2% saja."tuturnya.

Selain itu, terang Irvan Wahyudrajad, Dishub Kota Surabaya berharap Pemprov Jatim agar memenuhi standarisasi jalan misalnya, ada trotoarnya, halte, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas sehingga menjadi kawasan tertib lalu lintas.

"Ya kami berharap ada sinergi lah dengan Pemprov Jatim disektor layanan transportasi dan sarana prasarana jalan, jadi jangan hanya dibebankan saja ke Pemkot Surabaya."ungkapnya.(pan)

Foto : Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perhubungan kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...